Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya terus memantau rekapitulasi suara sekaligus mengumpulkan sejumlah bukti dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2019.

Sebelumnya pada Jumat malam, Sandiaga Uno menyambangi, Markas Pusat Pemenangan BPN di Jalan Kertanegara nomor 6, Kebayoran Baru.

Baca: Bawaslu RI: Pembentukan Tim Pencari Fakta Terkait Kecurangan Pemilu Dirasa Tak Perlu

Di markas BPN tersebut selain rekapitulasi, juga mendata sejumlah laporan kecurangan Pemilu.

"Saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Djoko Santoso (ketua BPN) dan seluruh masyarakat sekarang, karena bukan BPN saja yang bergerak, tapi seluruh masyarakat ingin memastikan pemilu kita jujur adil bermatabat," kata Sandiaga Uno, Sabtu, (27/4/2019).

Sandiaga Uno meminta penyelenggaraan Pemilu menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan kecurangan.

Sandiaga Uno juga meminta KPU menyelidiki penyebab meninggalnya ratusan KPPS.

Ia sangat prihatin Pemilu yang merupakan pesta demokrasi justru memakan korban.

"Kami turut prihatin hari ini bertambah lagi jumlah korban, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat fundamental, dan kita harus telisik secara detail," kata Sandiaga Uno.

Sementara, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, selain BPN, Sandiaga Uno juga ikut menginventarisir laporan yang diterima dari masyarakat terkait bukti-bukti kecurangan saat pencoblosan.

"Dari beberapa daerah yang masuk, memang kami sedang mengumpulkan fakta-fakta, data-data kecurangan dan Insha Allah kita akan gelar perkara secara rutin kepada teman-teman media," papar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan saat ini terdapat pembingkaian narasi seolah olah pihaknya mengakui Pemilu ini berlangsung jujur dan adil.

Baca: Selain Pansus, PKS Juga Setuju Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu

Ada pelintiran media terkait ucapan Sandi yang menyebut Pemilu 2019 sudah berjalan jujur dan adil.

"Yang benar adalah tentu kami merasakan dan masyarakat juga merasakan berbagai kecurangan yang TSM, bahkan TSMB terstrukrur, sistematis, masif dan brutal ya tentu dalam upaya itu kami mengumpulkan fakta dan data," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

BPN Prabowo-Sandiaga Harap TPF Kecurangan Pemilu Dibentuk Segera

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan pihaknya mendukung usulan sejumlah elemen masyarakat untuk membentuk Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019.

Ia berharap bila terbentuk TPF nantinya berisikan orang-orang yang objektif, tidak berpihak pada salah satu pasangan calon.

Baca: Bawaslu RI: Pembentukan Tim Pencari Fakta Terkait Kecurangan Pemilu Dirasa Tak Perlu

"Kapan dibentuknya itu di luar kontrol kita karena kita berharap justru pihak ketiga yang objektif, yang tidak berpihak pada pasangan 01 dan 02 sehingga, bisa betul-betul bekerja atas nama bangsa dan negara," ujar Sudirman Said di Posko Pemenangan Prabowo-Sandi, di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, (26/4/2019).

Meskipun demikian, Mantan menteri ESDM tersebut berharap pembentukan TPF sesegera mungkin.

Sehingga memiliki waktu yang banyak untuk mengumpulkan dugaan bukti-bukti kecurangan.

"Kemudian menyampaikan satu temuan dan kesimpulan-kesimpulan. Tapi makin cepat makin baik, dan bisa jadi kalau begitu dibentuk temuan awalnya masif ya akan berinteraksi dengan agenda KPU dan bisa-bisa kalau begitu serius maka penetapan tanggal 22 Mei itu harus ditunda," katanya.

Sudirman berharap pembentuk tim pencari fakta dilakukan secara serius.

Jangan sampai menurutnya masyarakat sakit hati, karena berbagai kecurangan yang dibiarkan.

"Kemudian otoritas penyelenggara pemilu dan pemerintah menganggap ini sepi, itu bisa membuat masyarakat luka, dan kita tidak ingin luka itu menimbulkan amarah. Mudah-mudahan ini didengar oleh otoritas," katanya.

Baca: Forum API Soroti Potensi Kecurangan pada Pemilu 2019

Sebelumnya pembentukan TPF diusulkan oleh aktivis sekaligus Pendiri lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia Lokataru, Haris Azhar.

‎Ia menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 menyisakan sejumlah masalah.

Respons KPU

Ketua KPU RI Arief Budiman tak sepakat dengan wacana pembentukan Tim Independen Pencari Fakta (TPF) dugaan kecurangan Pemilu yang diserukan Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon.

Menurutnya pembentukan TPF tidak diperlukan lantaran lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu masih dianggap mampu mengatasi segala persoalan itu.

Baca: Selain Pansus, PKS Juga Setuju Pembentukan TPF Kecurangan Pemilu

"Nggak lah (pembentukan TPF), saya merasa belum sampai sejauh itu, tidak diperlukan menurut saya," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).

Baca: BPN Prabowo-Sandi Berharap Banyak Institusi Ikut Terlibat Telusuri Dugaan Kecurangan Pemilu 2019

Katanya, segala proses Pemilu baik itu penghitungan atau rekapitulasi suara manual berjenjang yang masih dilangsungkan KPU berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur.

"Semua masih berjalan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Lebih lanjut Arief menyebut, saat ini pihaknya masih terus mengedukasi publik lewat hasil rekapitulasi penghitungan suara di Situng.

Baca: 230 Petugas KPPS Meninggal Dunia, KPU Proses Agar Santunan Segera Cair

Terlepas dari dua paslon yang saling klaim memenangkan Pilpres, KPU terus mengedukasi publik informasi mana yang harus dipercaya dan tidak.

"Publik harus kita edukasi supaya mereka paham dan tahu mana yang dipercaya dan tidak dipercaya informasinya," pungkas dia.