TRIBUNNEWS.COM, BOGOR -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengimbau pemerintah daerah untuk memperhatikan hutan sebagai daerah resapan air, menyusul terjadi bencana dan tanah longosor di beberapa wilayah, salah satunya di Bengkulu.

Ia mengatakan, aktivitas tambang dan kepala sawit merupakan penyumbang kerusakan lingkungan di hutan-hutan Indonesia.

"Pemerintah daerah harus jaga lingkungan, banjir itu karena selalu akibat hutan yang kurang. Jadi itu akibatnya. Karena hutan itu tempat menyimpan air. Ini akibat macam-macam, perkebunan atau tambang, ini menyebabkan lingkungan kurang menyerap air, harus dijaga betul," imbau JK saat ditemui usai peresmian Gedung A, RS PMI Bogor, Jawa Barat, Senin (29/4/2019).

Diketahui dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, hingga Minggu (28/4), korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor mencapai 15 orang.

Untuk itu, JK mengatakan, baik Basarnas, BNPB, Kementerian Sosial maupun PMI, telah turun ke sejumlah tempat bencana banjir untuk mengevakusi dan membantu korban terdampak.

"Kita kan sudah ada aturan dan prosedur, SOP-nya sudah ada semua dan ada badan-badannya, ada Basarnas, ada BNPB, Kementerian Sosial, ada PMI. Jadi selalu stand by urusan itu," ungkap Ketua PMI Pusat ini.

Baca: Presiden KSPI Said Iqbal Apresiasi Langkah Jokowi Akomodasi Tuntutan Buruh

Dikutip dari Tribun Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sempat menyampaikan soal penetapan status tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor Bengkulu.

Gubernur menyatakan, dari data BPBD Bengkulu, selain korban meninggal, sejumlah warga juga dinyatakan hilang.

Jumlah pengungsi yang tersebar di delapan kabupaten dan 1 kota kini mencapai 12 ribu jiwa. Gubernur Bengkulu meminta agar bantuan dari pemerintah pusat segera diturunkan. Pasalnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulanan bencana di Bengkulu cukup besar.