TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo setuju ibu kota pindah ke luar Jawa.

Demikian berdasarkan hasil rapat terbatas yang digelar Istana Negara pada Senin (29/4/2019).

Namun, pemerintah belum secara terbuka menyebut daerah mana yang menjadi kandidat Ibu Kota pengganti Jakarta nantinya.

Meski begitu, ada sejumlah wilayah yang potensial jadi Ibu Kota Negara karena memiliki risiko bencana yang relatif minim berdasarkan catatan pemerintah.

"Kalau lihat dari peta kebencanaan, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kandidat-kandidatnya (jadi Ibu Kota)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Baca: Tjahjo Kumolo Hadiri Sidang Promosi Doktor Sekjen Kemendagri di Kampus IPDN

Baca: Gagal Lolos ke Parlemen karena Kalah Suara dari Guruh Soekarnoputra dkk, Ini Kata Eva Kusuma Sundari

"Berdasarkan peta kebencanaan itu Sumatera bagian timur itu relatif risiko bencananya kecil, kalimantan keseluruhan dan Sulawesi bagian selatan, khususnya Sulawesi Selatan," sambung dia.

Bambang enggan mengungkapkan lebih rinci terkait daerah yang potensial menjadi Ibu Kota Negara. Termasuk saat sejumlah wartawan menanyakan beberapa kota yang sebelumnya ramai akan dijadikan Ibu Kota misalnya Palangkaraya.

Soal dana, Bambang menyebut, perkiraan biaya untuk membangun ibu kota baru seluas 40.000 hektar mencapai Rp 466 triliun.

Lahan seluas 40.000 hektar dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri dari seluruh aparatur sipil negara termasuk anggota TNI-Polri.

Adapun skenario kedua, dengan keperluan luas lahan 30.000 hektar, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 323 triliun dengan jumlah orang yang bermigrasi yakni 870.000 jiwa.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul "Minim Risiko Bencana, Ini 3 Wilayah yang Potensial Jadi Ibu Kota"