TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi rencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.

Rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa itu pun menjadi bahan perbincangan hangat bagi warganet hingga tagar #IndonesiaIbuKotaBaru trending di Twitter.

Dikutip TribunStyle.com dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal pemindahan ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang tadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa awalnya dalam rapat itu memiliki tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden Jokowi.

Baca: Reaksi Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko Saat Disebut Tak Lolos ke Senayan

Baca: Wiranto: Jangan Hitung Hasil Pemilu Sendiri dan Klaim Kemenangan Sendiri

Baca: PAN dan Demokrat Diprediksi Membelot Tinggalkan Prabowo, Pilih Merapat ke Jokowi

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara.

Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.

Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia.

Nasib Jakarta

Jika ibu kota dipindah ke luar Jawa, bagaimana nasib pembangunan di Jakarta? 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti.

Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa.

Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah.

Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu.

Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui.

Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang.

Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya.

Berikut infrastruktur yang dimaksud:

- Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun 

- Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun 

- Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun 

- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun 

- Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun 

- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun 

- Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun 

- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun 

- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ibu Kota Akan Dipindah, Anies Pastikan Pembangunan Besar-besaran di Jakarta Jalan Terus"