TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Reaksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah Presiden Jokowi memutuskan Ibukota dipindah ke luar Jawa sangat ditunggu masyarakat.

Anies Baswedan pun menyatakan keputusan pemerintah memintah ibukota Jakarta ke luar Jawa tidak memengaruhi pembangunan Jakarta.

Ia menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis  karena yang dipindah ke luar Jawa hanya pusat pemerintahan Indonesia.

"Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah-masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca: Kapal TNI AL Ditabrak Vietnam, Imbas Kebijakan Tenggelamkan Kapal?

"Karena PR-nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies.

Baca: Wiranto: Jangan Hitung Hasil Pemilu Sendiri dan Klaim Kemenangan Sendiri

Baca: Jonggol Nyaris Jadi Ibu Kota RI di Era Ode Baru, Kenapa Akhirnya Batal? Padahal Sudah Ada Keppres

Baca: Jokowi Tanya Netizen: Ibu Kota RI Sebaiknya Pindah ke Mana? Alasannya Apa?

Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke luar Jawa.

Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia.

Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah.

Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies.

Eks Menteri Agraria: Jangan-jangan karena Anies Gubernur?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bappenas Ferry Mursyidan Baldan menjelaskan, wacana pemindahan ibu kota harus jelas tujuannya.

Jangan sampai, pemindahan ibu kota hanya karena ketidaksukaan pemerintah pusat kepada Gubernur DKI Jakarta