Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyambut baik rencana pemindahan Ibu Kota Negara sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan transformasi kontribusi perekonomian wilayah.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan hampir 60 persen PDB disumbang oleh Pulau Jawa dan 70 persen kue ekonomi nasional berada di Pulau Jawa.

“Pemindahan Ibu Kota menjadi langkah yang baik sebagai bagian dari pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya terpusat di Jawa, apalagi di Jabodetabek,” katanya, Selasa (30/4).

Rencana tersebut, sambungnya, juga menjadi langkah yang tepat mengingat kemacetan dan banjir terus menjadi ancaman bagi Kota Jakarta. “Rencana ini juga menjadi waktu yang tepat karena kemacetan dan banjir Jakarta tidak tertangani”.

Arif melanjutkan lokasi baru Ibu Kota tersebut sebaiknya masih minim pengembangan industri, penduduk dengan jumlah yang masih sedikit, dan ketersediaan lahan yang luas. Dengan begitu, pembangunan akan semakin mudah untuk dilakukan guna menunjang pemindahan Ibu Kota.

Pembangunan tersebut juga diharapkan mampu mendorong transformasi kontribusi perekonomian wilayah karena akan muncul pusat-pusat perekonomian baru.

“Jadi nanti di Ibu Kota yang baru bisa dilakukan industrialisasi, membangun Kawasan Ekonomi Khusus dan sebagainya. Yang jelas itu semua tidak bisa dilakukan di Jonggol karena penduduk sudah penuh di sana,” jelasnya.

Lebih lanjut Arif menyampaikan lokasi pemindahan Ibu Kota harus menimbang sisi geoekonomi. Menurutnya, jika Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke ujung barat Indonesia, maka Indonesia bisa langsung berhadapan dengan Asia Selatan, kemudian lanjut ke Asia Tengah dan bisa langsung menembus Eropa.

Selanjutnya, jika Ibu Kota baru berada di Indonesia Tengah atau di Kalimantan maka akan berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Sementara itu, pemindahan Ibu Kota ke wilayah timur Indonesia akan membuat geoekonomi Indonesia bersemuka dengan Asia Pasifik dan Amerika.

“Sehingga hal-hal ini perlu dipikirkan. Kami harapkan itu semua bisa diputuskan oleh pak presiden dan sudah mulai dikerjakan di periode kedua Pak Jokowi menjabat,” ucapnya. (*)