TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Maruf sebut pihaknya juga temukan adanya kecurangan pemilu.

Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Benny Ramdhani pihaknya memiliki laporan kecurangan yang merugikan pasangan Jokowi-Maruf.

Baca: TKN Terima 14.843 Laporan Dugaan Kecurangan yang Untungkan Kubu Prabowo, Terbanyak di Jakarta

"Jadi jika ada kecurangan dan pelanggaran itu tidak hanya jadi catatan 02 tapi juga 01. Perbedaannya adalah kami tidak pernah menemukan kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif," ujar Benny di Posko Cemara, Menteng, Kamis (2/5/2019).

Terstruktur yang dimaksud Benny adalah kecurangan yang melibatkan pemerintah dengan penyelenggara pemilu.

Sedangkan sistematis maksudnya kecurangan yang terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sementara masif maksudnya kecurangan yang terjadi dalam skala besar.

Menurut Benny, kecurangan dalam pemilu bersifat sporadis.

Oleh karena itu, kata Benny, TKN tidak ingin menyimpulkan seluruh penyelenggaraan pemilu berlangsung curang.

"Kami tidak pernah mengatakan itu," kata dia.

Benny mengatakan TKN tidak ingin bersikap seperti BPN Prabowo-Sandiaga yang langsung menyimpulkan pemilu berlangsung tidak jujur dan tidak adil.

Apalagi jika nantinya sampai tidak memercayai hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sebelumnya, Direktorat Hukum dan Advokasi TKN menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo-Sandiaga di dalam negeri.

Sementara itu, BPN juga mengaku menemukan dugaan kecurangan.

Baca: Sebut Pemilu Banyak Kecurangan, Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Bawa Keranda di Depan KPU

Direktur Relawan BPN Ferry Mursyidan Baldan memastikan pihaknya akan mencatatkan dan melengkapi seluruh bukti kecurangan yang selama ini diungkapkan.

"Bukti itu nanti kami catatkan dan lengkapi dan kami smpaikan pada KPU dan Bawaslu," ujar Ferry.

TKN Terima 14 Ribuan Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu

Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan.

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 itu rupanya menguntungkan paslon 02, Prabowo-Sandiaga di dalam negeri.

Baca: Foto-foto Pertemuan AHY dengan Jokowi : Gestur AHY Hingga Salam dari SBY dan Ibu Ani

Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengatakan, laporan tersebut diterima dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang telah dibuka sejak 9 April 2019.

"Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan ini hampir di seluruh nasional, Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua," kata Ade saat konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan laporan terbanyak yaitu 5.123 laporan.

Kemudian, diikuti dengan Jawa Barat dengan 3.503 laporan.

Tempat ketiga terbanyak adalah Yogyakarta dengan 1.716 laporan.

Dugaan kecurangan tersebut berupa intimidasi, praktek politik uang, surat suara tercoblos, dan salah input formulir C1.

Dari keempat bentuk dugaan kecurangan, yang paling banyak dilaporkan adalah intimidasi sebesar 47 persen.

Ade mengatakan, intimidasi yang dilaporkan seperti pemasangan spanduk provokatif, pemasangan bendera ormas tertentu, serta kehadiran ormas tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kemudian, dugaan pelanggaran terbesar kedua adalah politik uang sebesar 20 persen.

Lalu, sebanyak 19 persen dari dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah salah input data formulir C1.

Misalnya, kata Ade, data pada C1 tidak sesuai dengan yang diunggah ke Sistem informasi penghitungan suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terakhir, laporan dugaan pelanggaran berupa surat suara tercoblos sebesar 14 persen.

Dari gambar yang ia tampilkan, dugaan surat suara tercoblos tersebut terjadi di Tangerang Selatan, Jawa Barat, dan Yogyakarta.

Baca: MUI Tidak akan Keluarkan Fatwa Soal Kecurangan Pemilu

Ade mengatakan, laporan tersebut rencananya akan dilaporkan kepada pengawas pemilu.

"Besok kami ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ungkap Ade.

Tanggapan Sandiaga Uno

Calon wakil presiden nomor 02 Sandiaga Uno pun memberi tanggapan atas temuan dugaan kecurangan yang melibatkan pihaknya tersebut.

Sandiaga Uno mempersilakan TKN Jokowi-Maruf untuk melaporkan dugaan kecurangan itu.

Baca: Hasil Ijtima Ulama 3 Perkuat Tekad BPN Dorong Pembentukan TPF dan Pansus Kecurangan Pemilu

"Silakan dilaporkan karena kita ingin pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada laporan tersebut, harus dilaporkan," ujar Sandiaga saat ditemui Kompas.com di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019).

Sandiaga Uno mengaku Badan Pemenangan Nasional (BPN) tak keberatan jika TKN melaporkan dugaan kecurangan yang menguntungkan pihaknya itu.

Baca: Berulangkali Mendengar Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif

Sandiaga Uno menilai jumlah kecurangan yang diklaim TKN terhadap BPN menunjukkan kedua pasangan calon dan wakil presiden mengalami hal yang sama dalam Pemilu 2019.

"Ini (kecurangan) bukan hanya keluhan 02, tapi 01 juga ternyata ada. Presiden Jokowi juga mengatakan ada kecurangan. Oleh karena itu mari kita kawal sama-sama," ujar Sandiaga Uno.

Penulis : Jessi Carina

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : TKN Jokowi-Ma'ruf: Kami Tak Menemukan Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif