“Bagi 86 persen KPK PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka dan 17 persen KPM PKH sudah mulai memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan lainnya," katanya.

Hal ini sangat berarti dalam memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, yang pada gilirannya bertujuan mendorong masyarakat untuk masuk dalam sistem keuangan formal sehingga secara tidak langsung meningkatkan perbaikan kesejahteraan mereka, melalui kebiasaan menabung dan pemanfaatan layanan keuangan lainnya.

Country Manager MicroSave Consulting Indonesia Grace Retnowati mengatakan, temuan riset dapat memberi gambaran terhadap pelaksanaan program PKHterutama setelah diberlakukannya digitalisasi PKH di tahun 2017 dan memberi masukan terhadap  penyempurnaan penyaluran bansos.

"Perubahan cara pencairan PKH dari tunai ke KKS membuat cara transaksi lebih mudah dan nyaman bagi KPM. Sementara KPM PKH sekarang punya lebih banyak pilihan dalam pencairan bantuan, baik melalui ATM, agen bank, e-warung KUBE, maupun kantor cabang bank," katanya.

 Rekomendasi kami adalah KPM harus didorong untuk menggunakan berbagai kanal penarikan dana PKH selain ATM dan penyempurnaan e-PKH harus dilakukan.

“Untuk mendorong inklusi keuangan, perlu adanya penambahan modul tentang penggunaan rekening KKS dan fitur-fiturnya, terutama untuk menabung," katanya.

Sementara itu, untuk perluasan akses penarikan, perlu juga didorong kerja sama antara bank dan non bank, seperti fintech, e-commerce dan mengeksplorasi alternatif pemanfatan teknologi untuk transaksi dengan menggunakan QR Code, biometrik, atau OTP.

Baca: Tak Dapat Cuti Panjang, Alasan Miljan Radovic Mundur dari Persib

Bill & Melinda Gates Foundation  adalah Yayasan amal yang didirikan oleh Bill Gates – pendiri dan pemilik Microsoft - bersama istrinya,  dengan tujuan utama  untuk mengentaskan kemiskinan secara global dan membantu di  banyak negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia. Riset didanai oleh The Foundation,  namun temuan dan kesimpulan Riset adalah tanggung jawab pelaksana.

Riset kuantitatif dan kualitatif tersebut menyasar 15 provinsi dan 28 kota/kabupaten di Indonesia, dengan total 2.903 responden, di antaranya 1.466 KPM PKH, 1.437 non-KPM PKH sebagai grup pembanding/control group, dan 25 responden in-depth interview.

Untuk keperluan analisis data, riset  dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Tujuan dari riset tersebut adalah mengevaluasi implementasi digitalisasi PKH, memberikan gambaran terkait perilaku utama KPM  serta mengukur outcomes dari perlaksanaan program tersebut dalam hal perubahan perilaku penerima bantuan di indikator indikator tertentu terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial .