TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Hingga kini pemerintah masih menutup rapat soal ibu kota pengganti DKI Jakarta.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, ini dilakukan semana-mata untuk mencegah spekulan memborong tanah.

"Melihat pengalaman dulu, ketika diumumkan tempatnya, orang-orang langsung beli tanah," ungkap Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (3/5/2019) kemarin.

Terpisah, Staf khusus Presiden BidanTerpisah, Prof Ahmad Erani Yustika memastikan persoalan spekulan tanah tidak bakal terjadi karena pemerintah sudah melakukan mitigasi.

"Pemerintah pastikan persoalan ini (spekulan tanah) tidak terjadi karena sudah diantisipasi. Hal ini sudah diantisipasi dari awal, sudah dikelola mitigasi oleh Bapennas soal spekulan tanah," tegas Ahmad Erani dalam sebuah diskusi bertema : Pindah Ibu Kota Nih? , Sabtu (4/5/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Baca: Masa Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Diperpanjang

‎Lebih lanjut, Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ‎berpendapat tidak mungkin masalah tanah bebas dari para penunggang.

"Tidak mungkin kita bebas dari penunggang bebas. Hal-hal seperti ini selalu ada peluang, spekulan tanah. Status hukum tanah lokasi ibu kota yang baru harus benar-benar diperhatikan. Jangan tanah yang baru, nanti dicari-cari dan prosesnya panjang. Banyak proyek infrastruktur terbengkalai karna pembebasan tanah," imbuhnya.