‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sejak beberapa minggu lalu, isu perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Jokowi ramai mencuat ke publik.

Terlebih ada sejumlah menteri di kabinet kerja Jokowi yang namanya terseret di perkara hukum dan harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Tidak hanya itu, beberapa menteri bahkan rumah serta ruang kerjanya turut digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menelusuri barang bukti.

Mereka yakni Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.

Dikonfirmasi soal perombakan kabinet dalam waktu dekat, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tidak tahu perihal rencana tersebut.

"‎Belum tahu saya. Itu tanya presiden, hak prerogratif presiden. Saya enggak tahu urusan itu," ujar Puan, Senin (6/5/2019) di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca: Bila Bikin Kacau, Fahri Usulkan Situng KPU Ditutup

‎Sebelumnya staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kepastian tampak setelah pengumuman resmi KPU.

"Kita juga harus menghormati tanggal penetapan yang harus dilakukan KPU dalam menetapkan pemenang Pemilu 2019. Insyaallah kita tunggu 22 Mei 2019. Presiden akan melakukan langkah yang tepat," papar Ngabalin.

Yang jelas menurut Ngabalin, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Jokowi, kata dia, selalu mengambil jalan yang paling baik untuk ditempuh.