Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia telah lewati Pemilu serentak perdananya pada 17 April 2019 lalu.

Meski seluruh proses Pemilu masih berjalan, dan KPU belum mengumumkan siapa capres-cawapres terpilih, beragam respon ditunjukkan masyarakat, baik di dunia nyata maupun maya.

Baca: Ribuan Formulir C1 Ditemukan di Menteng Diduga Bukan dari Penyelenggara Pemilu

Dinamika terkait Pemilu di tengah publik akan terus muncul sampai hari penetapan pemenang tanggal 22 Mei nanti.

Salah satunya datang dari maraknya penolakan terhadap proses ataupun hasil Pilpres di masyarakat.

Narasi-narasi kecurangan dalam proses Pemilu marak muncul di masyarakat.

Baca: Media Negeri Tetangga Wartakan Isi Pembicaraan Prabowo dengan Media Asing di Kartanegara

Ajakan menolak hasil Pemilu juga mulai bermunculan.

Pihak yang paling menjadi sorotan utama dalam hal ini ialah lembaga penyelenggara Pemilu, KPU RI.

Maraknya isu yang bertebaran di masyarakat seakan coba mendelegitimasi mereka.

Untuk itu, perkumpulan organisasi ekstra mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari I-IMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan Hikmahbudhi sambangi kantor KPU RI dan bertemu dengan para Komisioner KPU.

Tujuannya untuk memberikan semangat moral kepada KPU dari segala tuduhan dan isu yang sering menyerang lembaga penyelenggara Pemilu ini.

"Upaya-upaya untuk mendelegitimasi proses dan hasil pemilu serentak merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia, apalagi latar belakang upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses demokrasi yang sah," kata Ketua Umum HMI Saddam Al Jihad di KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).

Sebab menurutnya, tindakan seperti memainkan isu hingga ancaman perlu dibendung supaya demokrasi Indonesia tak terjerumus dalam praktik yang menciptakan ketakutan massal.

Dalam kesempatan itu, Cipayung Plus menyampaikan beberapa poin sikap kepada KPU RI.