TRIBUNNEWD.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily tak mau ambil pusing adanya isu reshufle di akhir peridoe pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ace menilai reshufle merupakan hak prerogatif seorang presiden.

"Pak Jokowi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi apalagi dalam sisa waktu yang tinggal dua tiga bulan ini mungkin bisa jadi banyak agenda agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintahan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Ace menegaskan Jokowi harus konsisten dengan tag line bersih merakyat dan kerja nyata.

• Baca: Terungkap! Sosok Profesor Pemasok Data Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi 62 Persen di Pilpres

Di sisa masa jabatan, Ace mengatakan, masih banyak yang harus dituntaskan Jokowi.

Misalnya pembangunan infrastruktur yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan target.

Ace menambahkan hal yang terpenting dalam pemerintahan Jokowi harus menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemerintahan yang bersih dan bisa bekerja.

"Tentu kalau misalnya nanti kalau ada salah satu menteri menghadapi masalah hukum harus tetap fokus bekerja dan membiarkan menteri fokus pada masalah hukumnya," pungkas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.

Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.

 "Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).

 Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

 "Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.