Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri kabinet kerja tersangkut dugaan kasus korupsi.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, sewaktu-waktu jika status hukumnya menjadi tersangka, ada kemungkinan terjadi reshuffle dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Sejauh ini, menurut Jusuf Kalla posisi para menteri tersebut belum diganti karena belum ada pembuktian bersalah dan masih berstatus saksi.

Baca: Ini Klarifikasi Guru SD di Sukabumi yang Dituding Sebagai Perekam Pemuda Ancam Penggal Jokowi

"Ya mereka (para menteri) ini kan baru dalam status saksi, belum ada menteri yang tersangka, kalau tersangka otomatis itu atau mungkin direshufle. Tapi kan selama ini, belum tersangka, kalau semua orng mengatakan bahwa ada mendapat gratifkasi tapi tidam ada bukti bagaimana mau pecat orang," ungkap Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Jusuf Kalla pun tak banyak memberikan sinyal terkait reshuffle menteri yang digadang-gadang akan dilakukan Presiden Jokowi usai lebaran nanti.

Baca: Hal Ini Bikin Bek Asing Andalan Persib Ingin Akhiri Karier di Maung Bandung

"Belum tahu soal itu (resfhulle oleh Jokowi pasca lebaran)," ucap singkatnya.

Diketahui, sejumlah nama menteri diakhir kepemimpinan Jokowi-JK tersandung kasus hukum.

Diantaranya, Menpora Imam Nahrawi terkait dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KONI.

Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Serta Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita terkait dugaan gratifikasi politikus Golkar Bowo Pangarso.

Setelah lebaran

Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 ini.

Hal ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.

Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.

"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," ucap Johan Budi di Kantor Presiden, Rabu (8/5/2019).

Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden.

Baca: Kasus Jual Beli Jabatan, Menteri Agama Lukman Saifuddin Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

"Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.

Empat Menteri Gagal ke Senayan

Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.

Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo.

Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekjen PPP Arsul Sani membenarkan bahwa partainya kemungkinan tidak mendapatkan kursi di daerah pemilihan Jawa Barat VI yang meliputi kota Depok dan Bekasi.

Hal itu diketahui berdasarkan hitungan sementara Komisi Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dan kota.

"Saya belum tahu posisi terakhir, tapi sepertinya PPP tidak dapat kursi di dapil kota Bekasi, kota Depok," kata Arsul seperti dikutip Kompas.com, Selasa (7/5/2019).

Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman Syukri juga membenarkan, tiga menteri dari partainya terancam tak lolos ke Senayan.

Penghitungan suara sementara ini menunjukkan suara Hanif Dhakiri (Dapil Jabar VI), Imam Nahrawi (Dapil DKI 1) dan Eko Putro Sandjojo (Dapil Bengkulu) masih belum memungkinkan untuk membawa mereka menjadi wakil rakyat.

“Berdasarkan hitungan dari KPU mereka tidak lolos. Tapi itu sementara dan masih ada peluang,” kata dia.