TRIBUNNEWS.COM, SALATIGA - Menjelang penetapan hasil Pemilu 2019 tanggal 22 Mei mendatang pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jawa Tengah ramai-ramai mengeluarkan seruan hoaks dan people power.

Rektor IAIN Salatiga Prof Dr Zakiyuddin Baidhawy mengatakan gerakan masyarakat atau disebut dengan people power hendaknya tidak dijalankan.

"Sebaiknya pihak yang kurang puas terhadap hasil pemilu mengadu ke Bawaslu atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi," terangnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (14/5/2019).

Menurut Prof Zaky, negara sudah memberikan jalan atau sarana sesuai konstitusi yang berlaku, bukan mengajak masyarakat melakukan sebaliknya.

Sebelumnya beredar informasi dan pemberitaan dari pihak tertentu akan adanya pengerahan massa di Kantor KPU RI Jakarta pada 22 Mei mendatang.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Salatiga juga secara tegas menolak upaya pihak-pihak tertentu mendekati pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU Pusat.

Ketua PCNU Kota Salatiga Zaenuri mengatakan saat ini adalah waktunya saling menjaga persatuan dan kesatuan pasca pemilu 17 April lalu.

"Saya dengan tegas menolak upaya people power. Sekarang saatnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca pesta demokrasi," terangnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (14/5/2019). Ia menyampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati. 

Muhammadiyah Himbau Warganya Tak Terlibat

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati Muhammad Asnawi mengimbau masyarakat, terutama warga Muhammadiyah Kabupaten Pati, untuk tidak melibatkan diri dalam gerakan people power.

Imbauan itu ia sampaikan di kediamannya, Selasa (14/5/2019).

Sebagaimana diketahui, belakangan ini isu people power untuk mendelegitimasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) memang tengah banyak digaungkan kelompok masyarakat tertentu.

Asnawi sebagai tokoh organisasi keagamaan di Kabupaten Pati menolak tegas gerakan tersebut.

"Saya menolak gerakan people power. Ini semua demi menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta," tandasnya.