"Pengawalan dan pendampingan secara intensif dari instansi pusat, provinsi, kabupaten bekerjasama dengan TNI-AD diharapkan berpengaruh nyata terhadap akselerasi dan hasil kegiatan di lapangan.
Koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait perlu dilakukan dalam upaya pencapaian target program dan kegiatan," pungkasnya.

Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Indah Megawati menambahkan, Kementan tahun ini melalui program Serasi, akan mengoptimalkan lahan rawa dan pasang surut seluas 500.000 ha di enam provinsi, kemudian target ini direvisi menjadi 400.000 ha di tiga provinsi yaitu Sumsel, Kalsel dan Sulsel. Selain itu, ada tiga lagi provinsi yang sudah siap yaitu Lampung, Riau dan Kalimantan Tengah.

"Semakin banyak provinsi tentunya lebih baik. Jika satu provinsi ada masalah teknis, maka dapat dialihkan kepada provinsi lain, sehingga capaian target lebih luas," jelas Indah.

Menurutnya, kendala di lapangan, antara lain SID yang tidak sesuai dengan di lapangan. Misalnya, di SID menyebutkan tersedia lahan 100 ha, setelah diverifikasi, ternyata di lahan itu ada kebun sawit. Selain itu, lanjutnya, petani sulit untuk digerakan, Pendampingan oleh TNI-AD, diharapkan dapat memacu petani/Koptan untuk bekerja.

"Pengalaman cetak sawah baru dengan TNI sukses. Pendampingan TNI-AD pada program Serasi ini, pada tahap pertama pelaksanaan kegiatan diprioritaskan di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang, dilanjutkan ke kabupaten lainnya," ujarnya.

Sementara, Kadis TPH Lampung Achmad Chrisna Putra optimis program Serasi di Lampung akan berjalan lancar. Pasalnya, lahan rawa yang disasar rata-rata sudah clean and clear. Begitu juga terkait petani penggarapnya, dia pastikan akan tersedia.

"Lahan rawa yang diusulkan Kabupaten ini yang termasuk sudah pasti bisa dikerjakan tahun ini. Petani yang menggarap kami yakini siap karena di lahan tersebut rata-rata wilayah transmigran yang profesinya memang petani," ungkap Kadis Achmad.