Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tiga Parpol Tidak Terima Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu di Pulo Gadung

Saat sinkronisasi data suara terjadi penggerusan suara Paslon 01 di kelurahan Rawamangun, sebanyak 250 suara hilang dan di Kelurahan Pisangan Timur

Tiga Parpol Tidak Terima Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu di Pulo Gadung
TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Petugas KPU Kabupaten Kuningan memperlihatkan formulir model DB yang sudah dikeluarkan dari kotak suara untuk direkapitulasi pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat Pemilu Serentak 2019 di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019). Rapat pleno ini dijadwalkan akan digelar selama empat hari, hingga 11 Mei 2019 untuk merekapitulasi suara dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah partai politik tidak terima dengan proses rekapitulasi hasil pemilihan umum 2019 di tingkat Kecamatan Pulo Gadung.

Saksi Tingkat Kota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),  Eko Wicaksono mengatakan proses pleno di tingkat kecamatan berjalan 'alot'. Khususnya yang terjadi di Kecamatan Pulo Gadung.

"Yang mana saat sinkronisasi data suara terjadi penggerusan suara Paslon 01 di kelurahan Rawamangun, sebanyak 250 suara hilang dan di Kelurahan Pisangan Timur suara PDI perjuangan 20 suara hilang," ujar Eko saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (17/5/2019).

Namun dikarenakan jadwal pleno yang ketat, ucap Eko, ia merasa tidak diberi ruang untuk sinkronisasi data suara di enam kelurahan lainnya.

"Sehingga kami menganggap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pulo Gadung gagal melaksanakan tugas. Apalagi kami mencium aroma jual-beli suara untuk partai tertentu," tutur Eko.

Eko tidak menerima proses rekapitulasi di Kecamatan Pulo Gadung. Ia pun meminta PPK Pulo Gadung diberikan sanksi tegas.

Baca: Para Sekretaris Partai Politik di Aceh Tak Lolos Parlemen, Siapa Saja Mereka?

Terutama, menurut Eko, atas kegagalan melaksanakan tugas konstitusinya.

"Kami juga akan melayangkan surat pelaporan kepada Bawaslu Jakarta Timur dalam waktu tiga hari kedepan. Sebagai penetrasi di pleno kota," imbuh Eko.

Sementara itu, Sekretaris DPC Demokrat Jakarta Timur Rachmat Ariyanto mencatat, terdapat perhitungan ganda di seluruh kecamatan yang ada di Jakarta Timur. "Dari 10 kecamatan semua ada perhitungan ganda pada saat di TPS," kata Rachmat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas