Karena dia mengingatkan, sesuai Konstitusi yakni Undang-undang Pemilu, penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara pilpres dilakukan pada jalur MK. Dan hanya jalur itu yang dibolehkan oleh UU.

"Menempuh jalur lain tentu tidak sejalan dengan prosedur konstitusional Pemilu," ucapnya.

Meskipun demikian anggota DPR RI ini yakin pasti BPN akan mempertimbangkan semua hal, termasuk sanksi hukum, bila memilih jalur atau cara di luar konstitusi.

"Yakin, BPN akan selalu mempertimbangkan tidak saja faktor politik. Namun juga akibat dan sanksi hukum jika dilakukan melalui jalur dan cara yang tidak sejalan dan bertentangan dengan UU khususnya UU No 7/2017 tentang Pemilu," ucap Johnny G Plate.

Menurut dia, proses perhitungan suara Pilpres kali ini adalah yang paling transparan dan diawasi secara ketat oleh saksi peserta pemilu, saksi pengawas dan masyarakat di setiap TPS.

Proses perhitungan suara pilpres di TPS juga kata dia, rata-rata selesai sebelum jam 18.00 waktu setempat dan dihadiri oleh banyak masyarakat yang ingin tahu siapa paslon pemenang di setiap TPS.

Untuk itu hampir tidak mungkin ada kecurangan dengan sengaja. Apalagi seluruh dokumen dan sertifikat perhitungan suara ditandatangani oleh seluruh saksi yang hadir.

Demikian halnya rekapitulasi di tingkat berikutnya mulai dari kecamatan, kabupaten/Kota, propinsi sampai di KPU RI.

"Semuanya mendapat perhatian dan diawasi secara ketat juga. Masyarakat menyaksikan bahwa pemilu Presiden kali ini sudah berlangsung dengan baik (free election). Tidak ada alasan yang substantif untuk menolak hasil pilpres," paparnya.

Jika BPN menolak hasil pilpres maka itu, menurut dia, menjadi hak mereka.

Namun dia tegaskan, pemilu dan hasil pemilu tetap sah dan legitim, meskipun BPN menolak hasil KPU.

"Hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU akan tetap berlaku sah, legitim dan sesuai dengan amanat UU. Presiden dan Wapres terpilih juga akan tetap sah dan legitim," tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)- KH Maruf Amin, Irma Suryani Chaniago kepada Tribunnews.com, Jumat (17/5/2019).

Menurut Irma, KPU sudah sesuai kententuan perundang-undangan berlaku untuk melakukan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019, pada 25 Mei mendatang.