"Kami ini heran, kenapa kami ini dilarang berangkat. Tujuan kami kan hanya ingin bertamasya bersama-sama," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada sekelompok orang yang melakukan aksi 22 Mei itu.

Polda Metro Jaya belum terima surat izin

 Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat izin aksi massa menyambut penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana Amara, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).

Baca: Enam Pesan PP Muhammadiyah Terkait Isu Aksi Massa di Hari KPU Umumkan Hasil Pemilu

“Belum, sampai sekarang belum ada surat yang masuk,” ujarnya kepada awak media.

Meski begitu, Gatot menyatakan pihak kepolisian tetap menyiagakan diri di beberapa tempat di Jakarta.

“Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, penjagaan ada di KPU RI, Bawaslu, dan daerah lain yang berpotensi mengalami gangguan keamanan,” imbuhnya.

Baca: Jokowi : Yang Namanya Kalah Mesti Tidak Puas

Ia pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian terus memastikan agar situasi keamanan tetap kondusif pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2019.

“Terkait potensi adanya aksi teror, kemarin sudah kita tangkap beberapa orang, tapi kepolisian tetap memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dan mengantisipasinya,” pungkasnya.

MUI ajak jaga persatuan

Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.

Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.

Baca: People Power Yang Memaksakan Kehendak, MUI: Haram

Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.

"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.

Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.

"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.

Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa tersebut.

Baca: Pasca-pengakuan Terduga Teroris yang Akan Lakukan Teror 22 Mei, KPU Diperketat

Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.

Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.