TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi menjelaskan Satuan Khusus Penanggulangan Teror TNI (Sat Gultor-81) hanya akan diterjunkan jika ada informasi yang sangat akurat mengenai aksi terorisme yang akan menunggangi aksi 22 Mei 2019 oleh kelompok pendukung Capres dan Cawapres 02.

Satuan khusus yang baru saja melakukan simulasi terkait penanganan ancaman teroris dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (17/5/2019) lalu itu juga hanya bisa digerakan atas perintah Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

"Kecuali apabila diyakini adanya teroris yang akan memanfaatkan situasi untuk melakukan aksi teror dengan didukung oleh Informasi yang akurat (benar) dan bersumber dari sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Penggunaan satuan Gultor TNI, hanya atas perintah Panglima TNI," kata Sisriadi saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (21/5/2019).

Sisriadi juga menjelaskan, instruksi Panglima TNI untuk menggerakan Sat Gultor 81 tersebut tidak perlu diumumkan lebih dulu ke masyarakat.

Sisriadi menekankan, saat ini Sat Gultor-81 tersebut saat ini masih berada di homebase yang dirahasiakan.

"Mereka akan tetap berada di home base, saya ulangi, mereka akan tetap di home base," kata Sisriadi.

Jikalau memang terpaksa harus diterjunkan karena ada kelompok teroris yang mencoba menfaatkan situasi pada aksi 22 Mei, maka dari segi jumlah pasukan dan strategi juga di bawah kendali Panglima TNI.

Menurut Sisriadi, saat ini situasi pertahanan dan keamanan terpantau kondusif dan belum ada eskalasi status pertahanan dan keamanan menjelang aksi 22 Mei besok.

Ia menjelaskan, sampai saat ini masih diterapkan prosedur pertahanan dan keamanan untuk obyek vital di ibu kota seperti biasanya yakni Polda Metro Jaya sebagai pihak yang menjadi leading sectornya dan Kodam Jayakarta untuk perbantuannya.

"Sampai saat ini masuh terpantau kondusif. Masih pakai mekanisme dan prosedur keamanan yang seperti biasanya," kata Sisriadi.

Sekedar informasi, sejumlah elit politik, kelompok massa, purnawirawan TNI-Polri telah menyatakan akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 di sejumlah titik di ibukota pada Rabu (22/5/2019).