Pengamat : Aktivitas Medsos Sebabkan Tensi Panas di Pemilu 2019
"Yang jadi problem habit dan behaviour sejumlah masyarakat yang tidak skeptis mengonsumsi serta mengolah informasi," katanya
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivitas komunikasi di media sosial selama masa kampanye Pemilu 2019 menyebabkan meningkatnya tensi politik.
Masing-masing kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden berupaya memenangkan perang di media sosial dengan cara membentuk opini.
Baca: Sikap KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa tentang Purnawirawan TNI Mau Aksi 22 Mei 2019 di Jakarta
Pernyataan itu disampaikan Praktisi Komunikasi Digital dari INDONESIANIS, Diemas Kresna.
"Yang jadi problem habit dan behaviour sejumlah masyarakat yang tidak skeptis mengonsumsi serta mengolah informasi. Hingga secara tak sadar masuk agenda setting dan propaganda," ujar Diemas di Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Namun, upaya pembentukan opini di masyarakat itu tidak segera di redakan oleh pemerintah.
Menurut dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) cenderung lambat melakukan mitigasi dan penindakan.
Meskipun, dia melihat, dampak negatif dari penyebaran hoaks sudah jauh berkurang dibandingkan Pemilu 2014.
"Ke depan kampanye sehat mengenai aktivasi media sosial harus masif dilakukan, sekaligus pemerintah tegas menindak produsen hoax. Bukan hanya penyebar dari kalangan masyarakat saja yang ditindak, karena mereka sebenarnya hanya korban," kata dia.
Di kesempatan itu, dia mengimbau, kepada masyarakat pengguna media digital dapat lebih dewasa serta mengedepankan kepentingan nasional ketimbang ego pribadi dan kelompok.
Upaya ini dilakukan, kata dia, agar kerukunan dalam berbangsa dan bernegara bisa terus berjalan, pasca panasnya suhu politik di Indonesia.
Baca: Menjelang Malam, Aksi Massa Depan Bawaslu Sempat Memanas
Selain itu, dia berharap masyarakat turut aktif menjadi 'agent of change' dan 'cyber police' dalam rangka meminimalisir dampak informasi hoax.
"Apalagi sudah terdapat beberapa platform yang disediakan pemerintah atau swasta untuk melaporkan soal informasi hoax. Saya pikir harus ada upaya yang simultan antara pemerintah dan masyarakat dalam memerangi hoax karena kita sudah menerka bahayanya," tambahnya.
