TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menyebut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sebagai pihak yang turut menerima uang terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Nama Lukman Hakim Saifuddin disebut dalam dakwaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin yang dibacakan JPU pada KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Dalam dakwaan disebutkan Lukman turut menerima uang sebesar Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

"Terdakwa memberi uang karena Muchammad Romahurmuziy dan Lukman Hakim Saifuddin melakukan intervensi baik langsung maupun tidak terhadap proses pengangkatan terdakwa sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur," ujar JPU pada KPK, Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/5/2019).

JPU pada KPK menyebut kasus ini berawal pada saat Kemenag mengumumkan seleksi jabatan untuk posisi Kakanwil Kemenag Jatim.

Haris yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Jatim mendaftar sebagai calon kakanwil dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani Ahmadi, selaku Kepala Biro Kepegawaian Kemenag.

Baca: Romahurmuziy Terima Suap Rp 255 Juta dari Kakanwil Kemenag Jatim

Namun, Haris diketahui pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS, sementara salah satu syarat untuk mendaftar sebagai kakanwil tidak pernah dijatuhi sanksi.

Salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir serta mengisi surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat.

Sehingga, untuk melancarkan proses pendaftarannya, Haris pun berniat meminta bantuan langsung ke Lukman.

Namun karena terdakwa kesulitan menemui Lukman maka disarankan bertemu Romi sebagai Ketua Umum PPP mengingat Menteri Agama Lukman Hakim adalah kader PPP yang punya kedekatan khusus dengan Romi.

Akhirnya, pada 17 Desember 2018, Haris menemui Romi dan menyampaikan keinginan untuk menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Dia meminta Romi menyampaikan keinginan pada Lukman.

Berdasarkan nota dinas yang diterbitkan Kemenag, Haris dinyatakan tak lolos seleksi tahap administrasi.

Namun karena Haris telah menemui Romi, proses pendaftaran dilancarkan. JPU pada KPK menyebut, Haris masuk peserta yang lolos seleksi atas arahan Lukman.

Baca: Kepala Kantor Kemenag Gresik Suap Romahurmuziy Rp 91,4 Juta

"Pada 6 Januari 2019 terdakwa menemui Romi dan memberikan uang Rp5 juta sebagai kompensasi karena terdakwa lolos seleksi administrasi," ujar JPU pada KPK.