Ketua Hipmi Bahlil Lahadalia Tidak Memikirkan Posisi Menteri Meski Jokowi Menyebutnya Cocok
Bahlil Lahadalia tidak memikirkan posisi menteri, setelah dirinya dinilai cocok oleh Presiden Joko Widodo duduk dalam kabinet kerja jilid II.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia tidak memikirkan posisi menteri, setelah dirinya dinilai cocok oleh Presiden Joko Widodo duduk dalam kabinet kerja jilid II.
Saat dirinya datang bersama pengurus Hipmi dan Kadin Indonesia ke Istana Merdeka atas undangan Presiden, Ia menjelaskan tidak ada pembahasan soal jabatan menteri.
Menurutnya dalam pertemuan tersebut lebih fokus membicarakan persoalan ekonomi saat ini.
"Sudah barang tentu kami dari Hipmi dan Kadin menyampaikan pikiran tersebut nah kalau ditanya saya adalah salah satu juga yang ikut terlibat proses sebagai timses bapak iya benar, tugas saya dan teman teman tim hanya untuk menjadikan pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden," ujar Bahlil di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Baca: KontraS Berharap Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Kerusuhan 22 Mei
"Setelah itu apakah kemudian ditanya tentang siapa yang dibicarakan untuk kabinet itu bukan domain kita. Itu kewenangan prerogatif ada di pak Presiden langsung," sambung Bahlil.
Bahlil mengaku tidak ingin berandai-andai menjadi menteri, meski telah disinggung Jokowi secara langsung saat acara buka puasa bersama pengurus Hipmi beberapa waktu lalu.
"Itu kan yang disampaikan pak Presiden dalam acara keluarga Hipmi, kebetulan pak presiden adalah senior kami di Hipmi, ya biasa aja lah. Biasa aja hubungan abang adek itu dinamika," papar Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku kagum dengan sosok Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia.
Baca: Hambali Trial ke Eropa, Aji Santoso Ungkap Rasa Senang dan Sedihnya
Kekagumannya tersebut, membuat Jokowi ingin mengangkat Bahlil menjadi menterinya pada kabinet periode selanjutnya bersama cawapres Ma'ruf Amin.
"Saya lihat-lihat adinda Bahlil cocok jadi menteri, saya lihat dari atas sampai bawah cocok jadi menteri," ucap Jokowi saat memberikan sambutan buka puasa bersama dengan HIPMI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5/2019).
Jokowi pun meminta para pengurus dan anggota HIPMI yang hadir tidak kaget jika nantinya Bahlil menjadi menteri.
Baca: Kondisi Terbaru Marc Marquez Jelang MotoGP Catalunya 2019
"Pinter membawa suasana, jadi kalau nanti beliau terpilih ya enggak usah kaget. Kan pas kan? Siapa yang setuju?," Ucap Jokowi yang disambut kata setuju dari para anggota HIPMI.
Saat kampanye Pilpres 2019, Bahlil menjadi salah satu pendukung pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dan dirinya merupakan Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional.
Tiga masukan
Pengusaha nasional yang tergabung dalam Kadin Indonesia memberikan tiga masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggenjot perekonomian Tanah Air.
Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, ada tiga masukan yang disampaikan kepada Presiden, pertama terkait mengatasi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dengan meningkatkan keahlian tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
"Ini sedikit out of the box, TKI kita kurang lebih ada 3,6 juta orang, remitansi 11 miliar dolar AS, dibanding Filipina yang hampir sama 3,5 juta orang tapi remitansinya sampai 33 miliar dolar AS. Kenapa bisa lebih tinggi? Masalahnya adalah kemampuan dari bahasa," papar Rosan seusai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Baca: Kronologi Lengkap B.I iKON Terlibat Skandal Narkoba Sampai Keluar dari iKON
Baca: Cerita Pemudik Dipukul Harga: Mie Instan 8 Porsi Dihargai Rp300 Ribu
Menurutnya, langkah pemerintah ke depan yaitu dengan mendorong program vokasi agar terjadi peningkatan remitansi dari TKI, misalnya dapat naik 10 miliar dolar AS maka hal ini dapat mengurangi CAD kurang lebih 30 miliar dolar AS.
Masukan kedua, kata Rosan, yaitu dengan mendorong pariwisata yang ada di seluruh daerah agar lebih baik lagi agar tingkat kunjungan dari wisatawan asing dapat meningkat.
"Perbandingan negara ASEAN lainnya, kita kurang lebih hampir 15,5 juta orang (wisatawan asing), kita dapat devisa 17 milliar dolar AS, kurang lebih 11 ribu dolar AS per orang. Tapi Thailand yang secara wisatawan hampir 38 juta orang, pendapatan devisa kurang lebih sampai 62 miliar dolar AS," katanya.
Sedangkan masukan ketiga, yaitu terkait dunia tekstil di dalam negeri yang perlu didorong ditengah terjadinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat agar bisa mengambil peluang dari kondisi tersebut.
"Itu yang sifatnya mungkin jangka pendek. Kita juga bicara mengenai bagaimana melanjutkan reformasi perpajakan dari pemotongan PPh, apakah di level 17 sampai 18 persen, sekarang kan masih 25 persen," tutur Rosan.