Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Jaga Keselamatan, Ketua KPU Akui Ada Personel Polisi yang Melekat Hingga Rumah Dinas

Melihat rentetan kejadian tersebut, jajaran Komisioner KPU RI mengaku tak menerapkan pengamanan ekstra terhadap keselamatannya jelang sidang perdana b

Jaga Keselamatan, Ketua KPU Akui Ada Personel Polisi yang Melekat Hingga Rumah Dinas
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu 2019 acap kali diwarnai berbagai aksi keberatan, protes tuduhan curang yang menyasar penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahkan beberapa jam selang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu yang dilakukan KPU RI pada Selasa (21/5) dinihari, terjadi aksi kericuhan di depan Gedung Bawaslu RI selama dua hari berturut-turut.

Kini, hasil pengumuman KPU disengketakan oleh kubu BPN Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU jadi satu-satunya pihak termohon atau tergugat dalam perkara ini.

Kemudian esok hari, MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu yang diajukan BPN.

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum.  Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Melihat rentetan kejadian tersebut, jajaran Komisioner KPU RI mengaku tak menerapkan pengamanan ekstra terhadap keselamatannya jelang sidang perdana besok.

Namun, sejumlah aparat kepolisian disebut turut melekat untuk setiap Komisioner KPU.

Selain bersiaga di kantor KPU RI, aparat keamanan juga ditempatkan di rumah dinas masing-masing Komisioner.

Baca: Wiranto Puji Prabowo, Ini Pujiannya

"Ya ada (aparat kepolisian) yang ikut dengan kita, tapi bagi saya biasa saja," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Kamis (13/6/2019).

"Standar pengamanan memang sebagaimana yang diberlakukan sampai saat ini. Ada petugas kepolisian yang bersama kita, ada petugas kepolisian yang standby di kantor, ada yang ditempatkan di rumah dinas kita," ujarnya.

Kata Arief dari segi jumlah, pihak kepolisian yang disiagakan di dua tempat tersebut mengalami penambahan jumlah personil.

UNJUK RASA-Ribuan massa Aksi 22 Mei  di depan gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. WARTA KOTA/henry lopulalan
UNJUK RASA-Ribuan massa Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/209). Aksi unjuk rasa itu dilakukan menyikapi putusan hasil rekapitulasi nasional Pemilu serentak 2019. WARTA KOTA/henry lopulalan (WARTA KOTA/henry lopulalan)

"Cuma mungkin jumlahnya bertambah ya dari hari biasa," jelasnya.

Menurut Arief, dirinya dan Komisioner KPU lainnya tidak merasa terganggu dengan ancaman dari pihak luar.

Mereka masih nyaman bekerja dari pagi hingga bertemu pagi keesokan harinya.

"Mau kerjaan tuntas pagi, siang yang penting kita merasa nyaman. Sampai hari ini tidak ada gangguan apapun," ujar dia.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas