Oposisi Bergabung? PKS Menolak Hingga Saran Gerindra Tetap Di Luar Pemerintah
Ajakan Pak Jokowi harus dipahami dalam konteks ini. Artinya, Pak Jokowi berharap semua pihak tidak lagi “berkelahi” untuk hal-hal yang tidak elementer
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menyarankan agar Gerindra tetap berada di luar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024.
Karena suara pemilih Gerindra, dia menyakini, berkeinginan agar partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu menjadi oposisi untuk mengkritisi dan mengawasi kerja-kerja pemerintah.
"Kalau Gerindra ingat pada suara rakyat, tetap saja konsisten dengan pilihannya," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2019).
Hal itu disampaikan untuk menanggapi Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Meskipun memang, kata dia, sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal oposisi.
Menurut dia, negeri ini tetap memerlukan keseimbangan antara pemerintah dan di luar pemerintah untuk memastikan berjalannya program dan pembangunan.
Dia berharap para elite politik tidak mengorbankan kepentingan rakyat demi kebahagian elit saja, ketika memutuskan semua partai politik berada dalam satu perahu pendukung pemerintah.
"Jangan ada membuka diri tanpa memperhitungkan kepentingan rakyat. Terlalu mahal bila rakyat terus dikorbankan demi kebahagiaan elit," tegasnya.
Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Apalagi tujuannya untuk rekonsiliasi pasca-pemilu 2019 lalu.
"Tawaran Jokowi sangat baik. Patut dihargai dan harus diapresiasi," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2019).
Hanya saja, dia berpendapat, jangan sampai semua partai politik ada dalam satu kubu pemerintah. Tanpa ada partai politik di posisi oposisi dari pemerintah.
"Bila semuanya ada di kubu pemerintah, tanpa ada oposisi, tanpa ada yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, tak ubahnya ini akan menjadi orde baru jilid II. Pada saat semua pejabat negara ketika menyanyikan lagu setuju," tegas Hendri Satrio.
