Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden kerusuhan di DKI Jakarta pada 21-22 Mei 2019, tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Kondisi ekonomi rumah tangga dan nasional pada saat ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu.

Hal ini terungkap dari hasil survei Lembaga Saiful Mujani Research and Consultan (SMRC) yang melakukan survei mengenai "Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019".

“Peristiwa 21-22 Mei tidak berdampak pada ekonomi,” kata Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas saat memaparkan hasil survei, di Kantor SMRC, Jakarta, Minggu (16/6/2019).

Mengacu dari hasil survei, responden yang menilai kondisi ekonomi rumah tangga lebih baik mencapai 43 persen, jauh lebih baik 3 persen, jauh lebih buruk 2 persen, lebih buruk 17 persen, tidak ada perubahan 34 persen, tidak tahu/ jawab 1 persen.

Baca: MK Dinilai Kurang Tegas Karena Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Baca: Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian

Baca: Survei SMRC: 75 Persen Rakyat Nilai Positif Arah Perjalanan Bangsa di Bawah Pemerintahan Jokowi

Sementara kondisi ekonomi nasional lebih baik mencapai 40 persen, jauh lebih baik 3 persen, jauh lebih buruk 2 persen, lebih buruk 16 persen, tidak ada perubahan 35 persen, tidak tahu/jawab 5 persen.

Sirojudin menjelaskan, pemerintah mampu menjaga ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok dan juga daya beli.

Meski ada peningkatan terhadap penuruan demokrasi dan politik, mayoritas responden atau masyarakat, menilai aksi kerusuhan beberapa waktu lalu, tidak mengganggu kondisi ekonomi nasional.

Hanya sebesar 17 persen yang masih dianggap kerusuhan kemarin menyebabkan ekonomi terganggu.

"Survei SMRC menunjukkan hanya 17 persen warga yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih buruk," tambahnya.

Untuk diketahui, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei mengenai "Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019".

Penegakan hukum jadi sorotan

Berdasarkan hasil survei SMRC mayoritas responden menilai positif arah perjalanan bangsa di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, responden mengeluhkan penegakan hukum pada era pemerintahan sekarang.

"Masih besar 75 persen rakyat yang menilai positif arah perjalanan bangsa sejauh ini," kata Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, saat pemaparan hasil survei di kantor SMRC, MInggu (16/6/2019).

Secara umum, sebanyak 75 persen responden menilai positif arah perjalanan bangsa.

Baca: Budi Sudjatmiko: Semburan Dusta di Indonesia Tidak Bisa Mencapai Kemenangan Politik

Baca: Penulis Ini Pamerkan Wajah Anak Aura Kasih, Disebut Bayi yang Cantik!

Baca: KPK Tagih Janji Ditjen PAS Kemenkumham Tempatkan Terpidana Korupsi di Nusakambangan

Sedangkan, 15,8 persen, responden menilai arah perjalanan bangsa ke arah yang salah.

Sedangkan, 9,2 persen responden mengaku tidak mengetahui.

Tetapi, sorotan responden ke bidang penegakan hukum. 

Setidaknya, terdapat 38 persen responden yang merasa takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegak hukum.

"Walaupun tidak mayoritas, tetapi sangat besar warga yang menilai sekarang takut dengan kesewenang-wenangan penegakan hukum," kata Sirojuddin.

Sedangkan, terdapat 53 persen responden yang mengaku tidak takut karena penangkapan semena-mena yang dilakukan aparat penegakan hukum.

Baca: Kubu 02 Minta Perlindungan Saksi, Pengamat: Hanya Halusinasi Ketakutan yang Dibangunnya Sendiri

Baca: Ramalan Zodiak Besok Senin 17 Juni 2019 Taurus Tahan Amarah, Cancer Tertantang, Leo Kerja Keras

Baca: Akan Operasi Gelambir Kulit, Aria Permana Bocah Raksasa Butuh Dana Ratusan Juta Rupiah

Sementara itu, sembilan persen tidak menjawab.

Mengacu pada data hasil survei, setelah insiden aksi unjuk rasa berujung ricuh di sekitar gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada 21-22 Mei, ada kenaikan tajam atas penilaian bahwa orang sekarang takut dengan perilaku semena-mena aparat penegak hukum.

Dalam persentase pada 2009, 24 persen responden selalu atau sering takut perlakuan semena-mena oleh aparat penegak hukum.

Angka persentase ini masih bertahan sampai tahun 2014.

Namun, mengalami peningkatan tajam setelah 22 Mei 2019, di mana persentase mencapai 38 persen.

Selain itu, terjadi pula peningkatan pada pertanyaan pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi.

Dalam persentase pada 2009, hanya terdapat 20 persen responden yang menjawab pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi.

Sementara itu, pada 2014 dan 2019, meningkat menjadi 28 persen.

"Ada peningkatan sejak lima tahun lalu, bahwa pemerintah selalu atau sering mengabaikan konstitusi/perundang-undangan," tambahnya.

Untuk diketahui, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei mengenai "Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019".

Direktur Riset SMRC, Sirojuddin Abbas mempresentasikan hasil survei. Setelah itu ditanggapi oleh, Direktur Perludem, Titi Anggraeni, dan sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola.

Survei ini dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.

Dari populasi itu dipilih secara random 1220 responden. Adapun, responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 88 persen. Sebanyak 1078 responden ini yang dianalisis.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.