Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem pemerintahan demokrasi masih menjadi pilihan untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi pada saat pemerintah menjalankan pemerintahan menggunakan sistem ini dibandingkan dengan sistem otoriter.

Demikian hasil survei yang dilakukan lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

SMRC melakukan survei mengenai "Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019".

Jika melihat hasil survei, SMRC mengungkapkan terdapat 66 persen responden puas terhadap sistem demokrasi yang diterapkan di negara ini. Sedangkan, untuk yang kurang puas dan tidak puas sama sekali hanya sebesar 30 persen.

SMRC membandingkan tiga rezim pemerintahan yaitu Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Baca: Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian

Dari hasil perbandingan tersebut, pemerintahan di era SBY dan Jokowi dinilai sebagai pemerintahan yang demokratis. Sedangkan, mayoritas publik menilai pemerintahan Soeharto bersifat diktator.

"(Membandingkan tiga rezim) mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi, rezim demokratis. Sementara, rezim Soeharto, diktator," ungkap Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas, saat memaparkan hasil survei, di kantor SMRC, Minggu (16/6/2019).

Rezim pemerintahan Soeharto mempunyai nilai paling rendah dibandingkan SBY dan Jokowi.

Dari skala 1-10, Soeharto mendapatkan nilai 4,79 persen, SBY mendapat nilai 7,15, dan Jokowi mendapatkan nilai 7,37 persen. Nilai 1 menunjukkan sangat diktator, sedangkan angka 10 menunjukkan sangat demokratis.

Untuk tren demokrasi masing-masing tokoh pada Mei-Juni 2019, sebesar 56 persen responden menilai Soeharto diktator.

Sedangkan, 33 persen menilai Soeharto demokrasi. Serta, 11 persen responden menyatakan tidak tahu.

Adapun untuk SBY, 77 persen menilai demokratis, 17 persen menilai diktator, dan 6 persen tidak tahu.
Sedangkan untuk Jokowi, 77 persen menilai demokratis, 18 persen menilai diktator, 5 persen tidak tahu.

Baca: BPN Bantah Fasilitasi Aksi Massa 26-28 Juni 2019

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei mengenai "Kondisi Demokrasi dan Ekonomi Politik Nasional Pasca Peristiwa 21-22 Mei 2019".

Direktur Riset SMRC, Sirojuddin Abbas mempresentasikan hasil survei. Setelah itu ditanggapi oleh, Direktur Perludem, Titi Anggraeni, dan sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tamagola.

Survei ini dilakukan pada 20 Mei-1 Juni 2019. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.

Dari populasi itu dipilih secara random 1220 responden. Adapun, responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 88 persen. Sebanyak 1078 responden ini yang dianalisis.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar kurang lebih 3,05 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.