"Untuk membuktikan 250 suara ini Prabowo-Sandiaga menang, misal kita bagi aja, 9 juta lo bagi 250."

"Itu sekitar 30 ribuan atau 36 ribuan TPS yang kita butuhin, bahwa Prabowo-Sandi menang 100 persen, 36 ribu TPS. Total TPS di Indonesia ada 800 ribu, by the way."

"Itu kalau Prabowo-Sandi menangnya 100 persen. Maksud gue, 250 orang Prabowo, 0 Jokowi, 250 orang Prabowo, 0 Jokowi. Itu di 36 ribu TPS."

"Lo bayangan kalau seandainya, menangnya nggak 100 persen. Berarti TPS-nya harus di atas 36 ribu dong?"

"Kalau Pak Prabowo-Sandi, misalnya menang cuma 50 persen di 36 ribu itu. Maka ada penambahan jumlah TPS yang lo butuhin C1-nya kalau seandaianya menangnya tidak 100 persen."

"Semakin kecil kemenangan Prabowo-Sandi, semakin banyak jumlah TPS yang dibutuhin," beber Faldo.

Faldo lantas berasumsi, bila angka kemenangan Prabowo-Sandi sekitar 5 hingga 10 persen, maka jumlah TPS yang dibutuhkan mencapai ratusan ribu untuk dilakukan pemungutan ulang.

"Taruhlah 200 ribu yang dibutuhin TPS-nya. Itu seperempat dari total jumlah TPS Indonesia," sambung Faldo.

Menurutnya, jumlah 200 ribu TPS hampir sama dengan total TPS di Pulau Jawa bila dikumpulkan.

Faldo menilai, untuk membuktikan C1 di 200 ribu TPS, cukup berat.

"Tapi gini, kita coba lihat yang dimasukin oleh BPN, oleh Pak Bambang Widjojanto yang nge-lead."

"Yang belakangan gue lihat, bahwa yang disampaikan adalah ketidakpercayaan pada proses pemilu yang terjadi."

"Gue melihat ini adalah sebagai delegitimasi pemilu untuk kemenangan 01," kata Faldo.

Masih kata Faldo, Jokowi-Ma'ruf memiliki PR untuk memulihkan kembali trust publik.