Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mempercepat penyelenggaraan Kongres V pada 8-10 Agustus 2019.

Hal ini pun sontak memunculkan desas desus sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan diganti dari tampuk pimpinan partai berlambang banteng tersebut, melalui kongres yang rencananya akan digelar di Pulau Bali itu.

Beberapa nama pun santer dikabarkan berpotensi menggantikan posisi Megawati sebagai ketua umum PDIP.

Di antaranya adalah Puan Maharani dan Prananda Prabowo, keduanya merupakan anak Megawati dari pernikahan dengan almarhum Taufik Kiemas dan almarhum Surindro Supjarso (suami pertama Megawati sekaligus ayah dari Prananda Prabowo).

Meski sama-sama dari trah Soekarno, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris melihat peluang kedua politisi untuk menjadi ketua umum PDIP masih sangat kecil.

"Megawati belum mau melepas posisi sebagai ketua umum PDIP di kongres 2019 ini," ujar Syamsuddin Haris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Syamsuddin melihat, ketokohan Megawati masih terlalu kuat di PDIP.

Terlebih, setelah partai penguasa itu dipastikan memenangi kembali Pileg 2019.

Ia melihat suksesnya PDIP dalam gelaran legislatif itu tak bisa dilepaskan dari peran Megawati yang kerap melakukan konsolidasi meski telah diuntungkan dengan pengaruh dari elektabilitas Presiden Joko Widodo.

"Sehingga ini semakin membuat Megawati identik dengan PDIP. Peran dia di pemilu 1999 menang, 2014 menang sekarang memang lagi. Dia dianggap berjasa bagi PDIP," jelasnya.

Pengaruh itu pun, dinilai oleh Syamsuddin membuat Megawati begitu power full di PDIP.

Sehingga tak ada faksi yang cukup kuat untuk mendongkel Megawati dari jabatan ketua umum.

"Faksi mah ada tapi tidak begitu kuat sebab faksi-faksi yang kuat itu sudah terpental, dulu ada Eros Djarot ada Kwik Kian Gie, tapi sekarang sudah tidak lagi," katanya.