TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Konstitusi menerima perbaikan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, selaku pihak pemohon.

Enny Nurbaningsih, selaku hakim konstitusi, memandang materi perbaikan permohonan dengan apa yang diajukan pada saat pengajuan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden, pada 24 Mei 2019, merupakan satu kesatuan.

"Dalam hal ini, mahkamah berpendapat naskah yang dimaksud menurut pemohon sebagai perbaikan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dengan naskah yang diajukan pada 24 Mei 2019," kata Enny, saat persidangan di ruang sidang lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019).

Sehingga, kata dia, mahkamah tidak memandang hal tersebut sebagai perbaikan permohonan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu substansial materi permohonan terpisah di luar pengajuan permohonan pada 24 Mei 2019.

Baca: Sudah Berlangsung Satu Jam, Hakim MK Masih Bacakan Point Keberatan Prabowo-Sandiaga

Dia menjelaskan, MK sebagai badan pemutus perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden, tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak.

"Kecuali pada akhirnya lewat putusan mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil pemohon dan pihak terkait akan beralasan atau tidaknya yang diajukan pemohon," kata Enny.

Sementara itu, hakim konstitusi, Saldi Isra, menambahkan terhadap keberatan sepanjang berkaitan dengan naskah yang menurut pemohon perbaikan tidak beralasan menurut hukum.

"Tidak ada satupun dalil keberatan yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang menjadi tidak beralasan menurut hukum," kata dia.

Sehingga, MK menolak eksepsi pihak termohon, yaitu KPU RI dan pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

"Eksepsi permohonan kabur. Adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara sehingga harus dikesampingkan," tambahnya.