TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sembilan Hakim Konstitusi bakal membacakan putusan terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini, Kamis (27/6/2019).

Putusan yang akan dibacakan tersebut tentu sangat dinanti-nanti oleh para pihak, yakni kubu Prabowo-Sandiaga selaku pemohon, kemudian KPU selaku termohon dan kubu Jokowi-Maruf Amin selaku pihak terkait.

Baca: KPK Periksa Tiga Saksi Terkait Kasus Korupsi Mantan Bupati Bogor

Baca: Jadwal Persib Vs Bhayangkara FC di Pekan Keenam Setalah Alami Perubahan

Lantas, apa yang akan dilakukan KPU, sejumlah partai, hingga kedua paslon peserta Pilpres 2019 setelah putusan sengketa Pilpres 2019 dibacakan?

Berikut rangkuman Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. KPU akan tetapkan presiden dan wakil presiden terpilih

Putusan MK yang dibacakan Kamis besok akan dipakai KPU untuk melangkah ke tahapan pemilu berikutnya.

Yaitu penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, pihaknya wajib menindaklanjuti putusan MK paling lambat tiga hari setelah putusan dikeluarkan.

"KPU menetapkan kapan, yang penting dalam durasi maksimal tiga hari setelah pembacaan putusan setelah hari itu."

"Apakah hari Jumat, Sabtu, atau Ahad, yang penting masih dalam durasi tiga hari setelah pembacaan putusan," kata Hasyim saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

Artinya, KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih dalam waktu tiga hari setelah putusan MK dibacakan.

Baca: ‎MK Siap Selenggarakan Putusan Sengketa Pilpres 2019

Baca: Jelang Putusan, Ini Sejumlah Pandangan dan Prediksi Hasil Sidang MK

Namun, hal itu akan dilakukan apabila MK menolak permohonan gugatan pemohon.

Dalam hal ini, pemohon adalah tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berkaitan dengan hasil perolehan suara Pilpres 2019.

Dikutip dari Kompas.com, jika MK mengabulkan permohonan gugatan yang terkait dengan hasil perolehan suara, maka jadwal penetapan calon terpilih bisa saja berubah.

"Kalau berkaitan dengan Mahkamah mengatakan tidak ada masalah dengan hasil perolahan suara dengan mengukuhkan keputusan KPU, ya berarti sudah selesai," ujar Hasyim.