TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Partai Demokrat belum satu suara dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah. Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi. "Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput. Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga. Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca: Wacana Rekonsiliasi dengan Jokowi, Sandiaga Uno Beberkan Apa yang Disiapkan Prabowo Saat Ini

Baca: Penderita Diabetes Jangan Sembarangan Makan Buah

Baca: Ditolak saat Minta Ayam Gratis, 2 Pria India Cekik dan Racuni 5 Ayam Milik Tetangga

Baca: Kasus Penodongan di Toko Kawasan Tangerang, Satu Ponsel dan Rp 1,5 Juta Milik Korban Raib

Baca: Ketua Harian DMI Terkait Peristiwa Viral di Bogor: Saya Kutuk Keras Perbuatan Itu Apapun Alasannya

Setelah sikap politik ditetapkan, kata Hinca, seluruh struktur partai dipastikan mengikuti arahan tersebut.

"Ada yang unggulnya Pak Jokowi, ada yang unggulnya Pak Prabowo, ini keniscayaan. Namun demikian di Demokrat kalau sudah diputuskan oleh ketum maka semuanya ikut," ujar Hinca.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019.

Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Diberitakan, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Setelah itu, sejumlah parpol mulai memberikan sinyal arah politik selanjutnya. Elite dari berbagai partai politik ada yang sudah menyatakan diri bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, yakni PAN dan Demokrat. Sementara sebaliknya bagi PKS dan Gerindra.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara