"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik."

"Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.

Soal peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra.

Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

Prabowo-Sandi Bubarkan Koalisi

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai," ucapnya pada Kompas.com.

Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Oleh karena itu mandat yang diberikan partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing," kata Muzani.

Setelah dibubarkan, lanjut Muzani, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing-masing.

Ia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai ke depannya.

"Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing," ucap Muzani.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.

Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.