TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Partai Demokrat belum satu suara dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah. Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah.

Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi. "Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput. Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf.

Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga. Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca: Wacana Rekonsiliasi dengan Jokowi, Sandiaga Uno Beberkan Apa yang Disiapkan Prabowo Saat Ini

Baca: Penderita Diabetes Jangan Sembarangan Makan Buah

Baca: Ditolak saat Minta Ayam Gratis, 2 Pria India Cekik dan Racuni 5 Ayam Milik Tetangga

Baca: Kasus Penodongan di Toko Kawasan Tangerang, Satu Ponsel dan Rp 1,5 Juta Milik Korban Raib

Baca: Ketua Harian DMI Terkait Peristiwa Viral di Bogor: Saya Kutuk Keras Perbuatan Itu Apapun Alasannya

Setelah sikap politik ditetapkan, kata Hinca, seluruh struktur partai dipastikan mengikuti arahan tersebut.

"Ada yang unggulnya Pak Jokowi, ada yang unggulnya Pak Prabowo, ini keniscayaan. Namun demikian di Demokrat kalau sudah diputuskan oleh ketum maka semuanya ikut," ujar Hinca.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019.

Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Diberitakan, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Setelah itu, sejumlah parpol mulai memberikan sinyal arah politik selanjutnya. Elite dari berbagai partai politik ada yang sudah menyatakan diri bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, yakni PAN dan Demokrat. Sementara sebaliknya bagi PKS dan Gerindra.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara 

Pengamat Kritik Manuver Elite Parpol Pendukung Prabowo

Pengamat Politik Adi Prayitno menyebut sejumlah sikap partai politik (parpol) bertingkah 'dagelan' pasca-penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Adi saat membicarakan sejumlah partai oposisi yang dinilai akan berpindah haluan untuk bergabung dengan kubu pemenang pilpres, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Menanggapi itu, Adi justru mengaku merasa kasihan terhadap para pendukung oposisi.

"Ini kan enak betul pemilu kita. Sudah ada cebong dan kampret, kelahi berhari-hari, berbulan-bulan, kok tiba-tiba mereka islah dengan sharing power. Kan kasihan rakyatnya sebagai pemilih," ujar Adi, seperti dikutip TribunWow.com dari 'Breaking iNews, Senin (1/7/2019).

"Kalau mau jujur, 68 juta pemilih Pak Prabowo itu, itu adalah orang yang menghendaki Pak Jokowi diganti sebagai presiden."

Baca: Dokter Reisa Ungkap Gejala Kanker Glioblastoma yang Diidap Agung Hercules, Sakit Kepala dan Muntah

Baca: Hadapi Ancaman Global, MPR Gelar Diskusi Wilayah Negara dan Sistem Hankam

Baca: Real Madrid Gagal Raih Treble Winner setelah Dibantai Barcelona 1-6

Baca: Daftar Susunan Pemain Persebaya Vs Persela: Sedang Berlangsung Live Streaming Indosiar

"Kok tiba-tiba elitenya jumping. Ini kan ada konflik batin sebenarnya antara elite dengan pemilih,"sambungnya.

Terkait itu, Adi lantas menyinggung sejumlah sikap partai oposisi yang dinilai tengah 'bermain mata' untuk mendekati pemerintah.

Ia menegaskan, hal tersebut tak baik untuk proses demokrasi tanah air.

Bahkan, dirinya memberikan sindiran kepada sejumlah partai yang sedang mendekati pemerintah.

"Ini iddah politiknya belum selesai, masih suasana panas, saling nyinyir masih terjadi di mana-mana, tapi tiba-tiba elite yang selama ini membuat gaduh tiba-tiba kemudian bermain mata dengan penguasa," jelas Adi.

"Ini enggak baik buat pmbelajaran demokrasi kita."

"Apa yang kita dapat dari demokrasi kita begitu ekstrem 10 bulan ini, nyaris enggak ada."

"Semuanya jadi dagelan," tegasnya.

Setelahnya, dirinya mempertanyakan terkait sikap para partai yang sebelumnya saling memberikan kritik.

"Untuk apa misalnya kelompok satu, kelompok dua saling menegasi?" kata Adi.

"Kalau pun toh akhirnya menjelang penyusunan kabinet beberapa bulan ke depan, semuanya enggak ada persoalan."

"Seakan-akan politik ini bisa ditafsirkan semaunya saja begitu," tandasnya.

Kata Pengamat soal Peluang Gerindra Gabung Jokowi

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut Partai Gerindra yang selama ini menjadi oposisi berpeluang untuk jadi koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Berbeda dengan Gerindra, Hendri Satrio berpendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan akan terus menjadi oposisi pemerintah.

Baca: Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Sofyan Basir

Baca: Real Madrid Persilahkan Gareth Bale Cari Klub Lain

Baca: 12 Perusahaan Moda Transportasi Siap Layani Penumpang ke Bandara Kertajati

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (29/6/2019), Hendri Satrio menyebut hal itu disebabkan oleh elektabilitas PKS yang meningkat selama menjadi oposisi.

Pada Pemilu 2009, PKS tercatat punya perolehan suara sebanyak 8.206.955 suara atau 7,88 persen.

Kala itu PKS mendukung pasangan capres-cawapres periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Namun perolehan suara PKS malah menurun 6,79 persen atau sebanyak 8.480.204 pada Pemilu 2014.

Barulah saat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PKS mengambil langkah sebagai oposisi pemerintah.

Ternyata suara PKS naik secara signifikan pada Pileg 2019 dengan perolehan 11.493.663 suara atau 8.21 persen.

Melihat angka tersebut, Hendri Satrio meyakini PKS akan tetap menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024.

"Sejarahnya PKS kalau ada di luar pemerintahan itu elektabilitasnya justru naik."

"Kalau dia di posisi oposisi elektabilitasnya pasti naik," kata Hendri Satrio saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6/2019).

"Feeling politik saya kemungkinan besar yang tidak masuk ke dalam koalisi pemerintahan justru hanya PKS," imbuhnya.

Soal peluang Gerindra bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Hendri Satrio menyebut hal itu bisa terjadi tergantung dengan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra.

Hendri Satrio menyebut jika sampai Prabowo masih memutuskan untuk menjadi oposisi, maka hal itu tidaklah mudah.

"Gerindra apakah mungkin? Itu mungkin saja terjadi. Memang tergantung Pak Prabowo."

"Tapi 15 tahun menjadi oposisi itu tidaklah mudah," ujar Hendri Satrio.

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono 2009-2014 Partai Gerindra sudah menjadi partai oposisi pemerintah.

Demikian pula dalam periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hendri Satrio menyebut di antara kader Gerindra pasti ada yang lelah dengan terus menjadi oposisi.

"Pasti ada kader-kader ataupun simpatisannya Gerindra yang 'dahaga'," tuturnya.

Prabowo-Sandi Bubarkan Koalisi

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

"Oleh karena itu sejak hari ini beliau (Prabowo) menyampaikan ucapan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai," ucapnya pada Kompas.com.

Muzani menuturkan, dalam rapat tersebut Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai pasangan capres-cawapres ke masing-masing partai politik.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2019.

Dalam putusannya, MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga.

"Oleh karena itu mandat yang diberikan partai kepada beliau sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden hari ini dikembalikan kepada partai masing-masing," kata Muzani.

Setelah dibubarkan, lanjut Muzani, Prabowo menyerahkan keputusan dan pertimbangan terkait langkah-langkah politik ke partai masing-masing.

Ia menegaskan bahwa Prabowo tak akan mengintervensi apapun yang menjadi keputusan partai ke depannya.

"Beliau menghormati semua dan mempersilakan kepada partai politik untuk mengambil keputusan dan langkah politiknya masing-masing," ucap Muzani.

Rapat antara Prabowo dan lima sekjen parpol berlangsung sejak 14.30 WIB hingga menjelang magrib.

Selain Muzani, hadir dalam rapat tersebut Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

Hadir pula sejumlah petinggi partai politik lainnya seperti Fadli Zon, Fuad Bawazier, Titiek Soeharto dan Maher Algadri.