TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menekankan pentingnya pengkaderan ideologi pancasila.

Menurut Japto, pengkaderan ideologi pancasila bisa dilakukan pemerintah tanpa perlu membentuk suatu badan seperti BP7.

“Cukup mungkin dari Menhan untuk membuat kurikulum dan silabusnya saja untuk diterapkan dan ini harus menjadi landasan pokok di dalam azas-azas pengkaderan setiap organisasi," kata Japto saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di kantor Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2019).

Hal tersebut penting untuk memastikan suatu organisasi tetap berlandaskan pancasila.

Baca: Sering Terbangun Tengah Malam? Ini 8 Penyebab dan Cara Mengatasinya

Baca: Telusuri Rekam Jejak Pendaftar, Pansel KPK Temui BNN

"Jangan azas sifat satu organisasi ini Pancasila, tetapi realitanya tidak,” ujar Japto.

Ia yakin jika pengkaderan setiap Organisasi dimulai dengan kurikulum dan silabus serta pengawasan dan penatar langsung dari pemerintah, 5-10 tahun ke depan bangsa Indonesia sudah kembali kepada Pancasila.

"Adalah tugas pemerintah untuk mengadakan pengkaderan ideologi. Mungkin itu akan menyatukan kita ke depan dan yang sangat kami dambakan sebagai Pemuda Pancasila adalah kembalinya kita ke Undang-undang Dasar 1945,” katanya.

Baca: Korupsi Dana Desa, Kades di Subang Dijatuhi Pidana 18 Bulan Penjara

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menyatakan pihaknya telah bertemu dengan rektor seluruh Indonesia agar memasukan program bela negara ke dalam kurikulum.

“Karena saya prihatin bahwa sudah mulai orang-orang memasukan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, padahal Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Kalau pemersatu itu rusak, maka bangsa ini akan rusak, itu pasti” ungkapnya.

Menhan memperkirakan, jika ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tidak segera diantisipasi, maka pada 10 tahun ke depan posisi-posisi strategis di Indonesia bisa diisi orang-orang yang berideologi selain Pancasila.