TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo angkat bicara terkait ajakan Gubernur Bali, I Wayan Koster yang menyerukan pengantin baru untuk punya empat anak.

“Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut saya kebijakan itu mengenai semua orang, tapi tidak semua orang itu sama. Kalau misalkan saya punya anak empat itu bisa mengatasi semua, tapi belum tentu orang yang prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (2/7/2019).

Hasto mengaku tidak mau berasumsi mengenai wacana itu sebelum bertemu dan mendapat penjelasan dari Gubernur Bali.

“Ya kita mendengarkan, kita berkomunikasi, jadi saya tahu. Menahan asumsi kalau saya itu, sebelum saya berasumsi ya, saya sowan Pak Gubernur dulu lah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Bali I Wayan Koster menyulut polemik seputar masalah klasik kependudukan.

Baca: International Conference OWHC Eurasia IX Resmi Dibuka Oleh Gubernur Bali I Wayan Koster

Pasalnya, Gubernur Bali itu justru menggencarkan kampanye program keluarga berencana (KB) empat anak.

Dengan pernyataan sang gubernur itu, program KB “Dua Anak Cukup” seakan tidak berlaku lagi di Bali.

Koster justru menyerukan pengantin baru untuk punya empat anak. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Krama Bali untuk tidak memiliki lebih dari dua anak.

“Ini saya sampaikan melihat kondisi terkini di Bali. Anak yang menyandang nama Nyoman atau Komang (sebutan anak ketiga) sudah langka. Apalagi Ketut (sebutan untuk anak keempat). Padahal, sejatinya ini warisan leluhur yang begitu arif. Menurut saya, kearifan lokal harus kita jaga dan lestarikan. Untuk itu, saya imbau kepada para pengantin baru, targetkanlah empat anak agar Nyoman dan Ketut juga kebagian tempat bisa hadir di keluarga kita,” kata Koster di Singaraja, Bali, pada Jumat (28/6/2019).

Pendudukan Struktur Pembagunan Nasional 

Hasto menjelaskan pula bahwa kependudukan merupakan sebuah struktur dalam pembangunan nasional yang harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya.

Dia berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tidak produktif.

Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur untuk menikmati bonus demografi lebih lama.

Apa yang diungkapkan Kepala BKKBN selaras dengan sejarah emas yang telah ditorehkan negeri ini, selama puluhan tahun lamanya mampu mengendalikan angka pertumbuhan penduduk.

Baca: Pengamat Politik Akui Jujur Opisisi Banyak Menghujat & Mencela Pemerintah, Hasto Beri Reaksi Ini