Moeldoko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya, selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.

"Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buatlah," ucap mantan Panglima TNI itu.

Menurutnya, dalam penentuan jajaran menteri pada pemerintahan ke depan, merupakan hak prerogatif Presiden dan bukan urusan lainnya.

"Itu haknya presiden, hak prerogatif presiden," kata Moeldoko.

Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri

Baca: Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menteri Hukum dan HAM Lagi? Jadi Nanti Tiga Kali Itu

Sebelumnya beredar di media sosial terkait susunan kabinet Jokowi-Ma'ruf, nama-nama seperti Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum PSI Grace Natalie, dan lainnya masuk dalam jajaran kabinet.

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.