Elite PKS : Baik Jika Jokowi Mempertimbangkan Koalisi Ramping
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, koalisi yang baik bukan soal jumlah partai politik yang bergabung di dalamnya
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan saran kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah koalisi Indonesia Kerja di pemerintahan keduanya 2019-2024.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, koalisi yang baik bukan soal jumlah partai politik yang bergabung di dalamnya.
Baca: Hakim Tunda Sidang Praperadilan, Pengacara Sebut Kivlan Zen Tak Kunjung Dapat Keadilan
"Jumlah partai koalisi hak prerogatif Presiden. Koalisi yang baik bukan soal jumlah. Tapi Koalisi yang baik itu soal kualitas," tegas Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menanggapi sejumlah pihak yang berpandangan agar KIK Jokowi-Maruf tidak gemuk di periode kedua.
Karena santer kabar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat akan merapat ke KIK.
Karena itu Mardani Ali Sera tegaskan, baik jika Jokowi mempertimbangkan koalisi ramping di periode kedua pemerintahannya.
“Karena itu baik jika pak Jokowi mempertimbangkan koalisi ramping," ujar Mardani Ali Sera.
"Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” jelas Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera beralasan, dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.
Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).
“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.
Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.
