Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai sah-sah saja bergabungnya Partai politik pendukung Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK), pengusung Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin.

Namun, dia berharap itu tidak sekadar mengejar kepentingan politik praktis.

Baca: Elite PKS : Baik Jika Jokowi Mempertimbangkan Koalisi Ramping

"Politik memang dinamis, tetapi tentu tidak boleh juga hanya menggunakan politik praktis dan pragmatis saja atau politik kepentingan. Tetapi partai politik juga sebaiknya menggunakan politik etis dan elegance juga," ujar Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Selain itu juga menurut anggota DPR RI ini, harus ada partai yang mengambil posisi sebagai opsisi dalam pemeritahan Jokowi-Maruf Amin.

Dia menegaskan, pemerintahan yang kuat dan amanah harus didampingi dengan oposisi yang konstruktif.

"Saya kira pemerintah yang kuat tetap harus didampingi dengan oposisi yang elegan," jelasnya.

Namun, dia tetap menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing, baik itu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Kalau PAN ingin keluar dari koalisi 02 dan gabung ke pemerintah, itu juga hak partai tersebut. Karena politik itu dinamis," ucap anggota DPR RI ini.

Hal pasti menurutnya Jokowi-Maruf Amin akan segera bekerja setelah dilantik.

Baca: Sejumlah Milenial Berpotensi Jadi Menteri Muda Kabinet Jokowi Jilid Kedua

Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misinya atas amanah rakyat yang sudah diberikan.

"Kursi menteri, posisi, jumlah, dan siapa itu adalah prerogatif Presiden," tutur Irma.

PKS saran koalisi Jokowi ramping

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan saran kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) terkait jumlah koalisi Indonesia Kerja di pemerintahan keduanya 2019-2024.