Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politkus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebutkan ada banyak nama yang beredar di internal partainya untuk menjadi calon menteri kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Hanya saja nama nama tersebut masih dirahasiakan dan masih berada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ada banyak nama, nah itu masih di dompetnya ibu Mega," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (9/7/2019).

Baca: PERAMPOK BERTOPENG Masuk Kamar Ibu Muda Saat Terlelap Tidur, Mertua Terbangun Saat Dengar Rintihan

Baca: Ditabrak dari Belakang, T2 Motorsports Gagal Cetak Poin di Race ke-2

Baca: Dari Satu Kali Order Kencan Anak Buahnya, Mahasiswi Mucikari Ini Dapat Jatah Rp 100 Ribu

Menurut Masinton partainya tidak akan mengajukan nama-nama tersebut kepada Presiden Jokowi.

Melainkan Jokowi yang meminta kepada partai.

PDIP menurutnya menyerahkan sepenuhnya mengenai komposisi kabinet kepada Jokowi.

"PDIP tidak mengajukan, nanti pak Presiden Jokowi yang akan menyampaikan ke partai berapa yang dibutuhkan oleh beliau," katanya.

Menurut Masinton, meski partainya meraih kursi terbanyak di Pemilu Legislatif 2019, bukan berarti harus mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak.

Baca: Beberkan Alasan Fairuz A Rafiq Pilih Cerai dari Galih Ginanjar, Nikita Mirzani : Wajar lah!

Baca: Adu Tinju Gubernur NTT dan Chris John

Dalam menyusun kabinet, Masinton yakin, Jokowi memiliki pertimbangan tertentu, selain kapabilitas dan integritas.

Salah satunya yakni kebersamaan atau gotong royong yang salah satu caranya yakni mengakomodir berbagai elemen untuk membantu menjalankan roda pemerintahan.

"Nah elemen yang diakomondir ini tentu orang yang punya semangat yang sama dengan presiden, tentunya sebagai pemilik preogratif untuk mengangkat kabinet yang profesional, punya integritas baik ya dan bekerja cepat," katanya.

Yakin tak kurangi jatah

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi yakin Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengurangi jatah kursi menteri untuk partainya.

Hal itu dikatakannya menanggapi dinamika terkait pembicaraan jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Jokowi jilid II.

"Jadi persoalan apapun yang terjadi sudah pasti terhitung dengan sangat baik di dalam konteks kultur politik kita, jadi bukan persoalan harus menuntut berapa," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Anggota Komisi III DPR ini menyatakan belum ada pembicaraan khusus terkait kursi menteri dengan Presiden Joko Widodo.

Baca: Menkumham Sebut Kasus Baiq Nuril Bukan Kasus Kecil

Baca: Tak Diketahui Sebabnya, Hepriaman Kapak Leher Ayahnya Hingga Putus

Baca: Debut, Penyerang Berdarah Liberia Langsung Cetak Gol untuk Persib U-16

"Jadi sejauh ini tidak pernah pimpinan Partai Nasdem mengajukan menteri membicarakan hal itu secara teknis," jelasnya.

Namum demikian, ia mengatakan kabinet yang akan datang harus diisi oleh partai-partai yang memiliki kesolidan dalam bertugas.

"Kalau solid berarti apa? Berarti harus diisi mereka yang memiliki perspektif yang sama. Partainya juga yang memiliki perspektif yang sama," katanya.

Jatah dipisah

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan minta jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU, tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Baca: PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Baca: Kloter 1 Embarkasi Jakarta Tiba di Asrama Haji

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel Johan menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada pak Jokowi. Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," pungkas dia.

Ngotot minta 10 kursi menteri

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

Baca: 8 Fakta Gunung Piramid Tempat Hilangnya Thoriq, Kemiringan Ekstrem hingga Sejumlah Mitos

Namun khusus soal kursi Menaker, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan menjelaskan belum mendengar pembahasan tersebut dalam internal partai.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Baca: The Lone Ranger and the Lost City of Gold (1958)

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan Menristekdikti Mohammad Nasir kerap disebut representasi PKB.