Pengamat: Gemuknya Koalisi Pemerintah Hanya Akan Ciptakan Tarik Ulur Kepentingan
Lima partai politik dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin sudah jauh dari cukup untuk mengamankan agenda dan program pemerintahan di Parlemen
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.
Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).
“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.
Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.
“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".
“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue". Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.
Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.
"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya.
Soal koalisi gemuk
PDI Perjuangan mengapresiasi masukan dan saran dari sejumlah pihak agar koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 tidak gemuk.
"Kami hormati pandangan sejumlah pihak agar koalisi Indonesia Kerja tidak terlalu gemuk di masa pemerintahan kedua Jokowi," ujar politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.
Baca: Penyidik KPK Telisik Aliran Dana dalam Kasus TPPU Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah
Baca: Kisah Cinta Pemuda Makassar dengan Gadis Jerman, Si Cantik Itu Pun Ganti Nama Menjadi NaIsya Hartz
Baca: Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bakal Dikawal 12 Ribu Personil
Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.
