Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2019

Rekomendasi Bawaslu soal Pemilu Luar Negeri Disebut Jadi Penyebab Parpol Kehilangan Suara

Setidaknya sebanyak tiga partai politik mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di luar negeri

Rekomendasi Bawaslu soal Pemilu Luar Negeri Disebut Jadi Penyebab Parpol Kehilangan Suara
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kondisi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik penyelenggaraan pemungutan suara di luar negeri berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya sebanyak tiga partai politik mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di luar negeri.

Baca: Diduga Ubah Hasil Pileg, KPU Diingatkan Bekerja Berdasarkan Konstitusi

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra mempermasalahkan rekomendasi Bawaslu RI.

Bawaslu RI mengeluarkan rekomendasi supaya surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos kepada PPLN Kuala Lumpur setelah 15 Mei 2019 tidak sah dan tidak dihitung.

Partai NasDem melalui penasihat hukum Taufik Basari mendalilkan Bawaslu keliru menafsirkan surat KPU RI Nomor 819/PL.02.6SD/01/KPU.5/2019 tertanggal 12 Mei 2019 untuk tenggang waktu penerimaan surat suara.

Dia mengklaim Partai NasDem kehilangan 35.306 suara akibat rekomendasi Bawaslu RI.

Taufik Basari
Taufik Basari (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)

Padahal, setelah 15 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur menerima 62.278 suara bercap pos 15 Mei 2019.

"Konsekuensi dari dinyatakan tidak sah suara yang telah dihitung tersebut berakibat pada pelanggaran hak konstitusional pemilih," tutur Taufik ditemui di Gedung MK, Rabu (10/7/2019).

Menurut dia, terdapat perbedaan perolehan suara untuk 16 partai peserta pemilu karena KPU menjalankan rekomendasi Bawaslu itu.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pemilu 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas