Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) Nanik S Deyang mengatakan, dulu dalam distribusi pupuk bersubsidi banyak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Bahkan, petani menerima sedikit pupuk urea subsidi padahal kebutuhannya jauh lebih besar.

"Dulu distribusinya itu tidak merata, pupuk masuk ke gudang besar kemudian diarahkan ke distributor besar dari situ masuk ke depo dan di sini terjadi permainan. 

Ternyata depo besar ini banyak oknum pemiliknya adalah oknum-oknum baik pemerintah dan penegak hukum," kata Nanik di sela-sela menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pemberian pupuk kepada petani antrara GSN dan PT Atthaya Kemi Mandiri di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Pemilik depo menaikkan harga seenaknya dan mengatur semaunya sehingga pupuk yang masuk ke kelompok tani menjadi sangat sedikit karena harganya tinggi.

"Akibat penyalahgunaan yang dilakukan pejabat-pejabat itu sehingga banyak petani terpaksa membeli pupuk dengan harga mahal  dan dapatnya 5 kilo atau 10 kilo," katanya.

Dikatakan Wakil I Badan Pengentasan Kemiskinan periode tahun 2024-2029 ini, Prabowo saat ini telah memotong jalur distribusi itu tidak ada lagi ke depo  atau ke distributor tapi langsung dari pabrik ke kelompok tani.

Terkait kerjasama dengan Atthaya Kemi Mandiri, Nanik mengatakan, kerjasama berkaitan dengan pemberian pupuk secara gratis sebanyak 10 ton per bulan dan dibagikan oleh petani melalui Yayasan GSN.

Langkah ini juga dimaksudkan membantu petani Indonesia sekaligus mendukung visi ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami melihat pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih signifikan di sektor pertanian," kata Direktur Utama Atthaya Kemi Mandiri Daniel Iqbal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian mencatat angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, mencapai 40 persen dari total populasi masyarakat miskin.

"Program ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia," kata Nanik.(Eko Sutriyanto)