Ini Alasan PDIP dan Golkar Tak 'Berisik' Minta Jatah Menteri ke Jokowi
Sikap tersebut berbeda dengan PKB, NasDem, dan PPP yang telah menyuarakan berapa kursi menteri yang pantas didapat dari masing-masing partai itu.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar, hingga saat ini tidak bersuara di media terkait jatah kursi menteri setelah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.
Sikap tersebut berbeda dengan PKB, NasDem, dan PPP yang telah menyuarakan berapa kursi menteri yang pantas didapat dari masing-masing partai itu.
Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, kader PDIP yang menjabat sebagai menteri saat ini sebanyak empat orang dan satu orang berstatus setingkat menteri. Sehingga ke depan, mereka sudah yakin akan mendapatkan lebih atau minimal lima lagi.
"Mereka sudah pasti dapat minimal lima, enggak perlu grasak-grusu karena PDIP juga partainya Presiden. Presiden pun tidak ingin partainya ke depan buram (tidak terlihat), makanya PDIP adem-adem aja," tutur Ray di Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Baca: Elite PKB Berharap Jatah Kursi Menteri untuk PKB dan NU Berbeda
Baca: Putri Gus Dur Ingatkan Petinggi NU Tidak Terkesan Minta Jatah Menteri
Selain PDIP, kata Ray, Partai Golkar terlihat kalem dan hal ini sudah menjadi gaya partai berlambang pohon beringin sejak dulu yang tidak bisa berada di luar pemerintahan.
"Golkar kalem tapi dapat, dua tahun tahun dia jadi oposisi, lalu ikut kekuasaan, dapat dua menteri," ucapnya.
Sementara untuk partai yang agresif meminta kursi menteri, kata Ray, sikap tersebut merupakan bagian dari strategi agar masyarakat melihat dan Presiden Jokowi mendengarnya.
"Kalau mereka enggak teriak-teriak, bisa jadi jatahnya tidak sesuai yang diinginkan, mereka harus menunjukkan ke publik kalau sudah bekerja keras, dan biar di dengar Pak Jokowi juga," tutur Ray.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.