Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kursi Menteri Desa Diprediksi Bakal Jadi Incaran Parpol Pendukung Jokowi

Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Kursi Menteri Desa Diprediksi Bakal Jadi Incaran Parpol Pendukung Jokowi
TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Gedung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jl. Raya Kalibata, Blok Pelangi No.17, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016). TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB yang basis massanya banyak berada di desa-desa.

"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray di Jakarta, Rabu (11/7/2019).

Baca: Fahri Hamzah Ingin Jadikan Garbi Sebagai Parpol, Mardani PKS: Bikin Partai Itu Berat, Kami Saja

Baca: Mahfud MD: Menurut Saya Habib Rizieq Boleh Pulang, Harus Dipulangkan

Dengan alasan tersebut, kata Ray, semua partai termasuk PDIP yang merupakan partainya Presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.

"PDIP mulai ngelirik sekarang karena selepas 2024, mereka tidak punya figur, sehingga Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran akan diingat masyarakat," tuturnya.

Khusus untuk PDIP, kata Ray, selain Kemendes, beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden juga akan diincarnya.

"Misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan lainnya," ucapnya.

Berita Rekomendasi

Diketahui, dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lima tahun ke depan akan dinaikan menjadi Rp 400 triliun.

Tidak hanya untuk infrastruktur tapi dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas