4. NasDem tak pernah ajukan nama calon menteri ke Jokowi

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai soal nama-nama menteri yang bakal masuk ke kabinet Jokowi-Maruf Amin merupakan hak prerogratif presiden.

"Bagi Pak Jokowi itu bukan hal yang sulitlah untuk menyusun menteri, karena beliau sangat berpengalaman, sudah pernah menyusun kabinet, sudah menyelenggarakan pemerintahan. Kali ini kali kedua dengan instrumen-instrumen yang sudah dimilikinya dan pasti sudah lebih mudah," kata Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2019).

Nasdem sendiri, dikatakan Johnny G Plate, tak pernah mengajukan nama calon menteri kepada Presiden Jokowi.

Hal tersebut sekaligus membantah soal rumor bahwa Nasdem mengajukan 11 nama untuk masuk ke kabinet Jokowi-Maruf Amin.

"Namun kalau dari PKB ada banyak kadernya bahkan bisa 10 atau lebih, dari NasDem pun banyak profesionalnya, PDIP banyak juga, Golkar banyak, dan dari PPP juga banyak," ujarnya.

Dengan melimpahnya kader-kader partai koalisi Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate meyakini Presiden Jokowi memiliki banyak pilihan.

"Lalu bagi Indonesia juga karena punya banyak kader-kader profesional dari partai politik itu banyak. Saya kira itu hal yang bagus," lanjutnya.

Hal terpenting bagi Nasdem kabinet Jokowi-Maruf Amin nanti harus bisa membantu presiden bekerja secara efektif, efesien, dan profuktif.

"Bagi kami, kalau kepercayaan itu diberikan, maka kader-kader Nasdem yang menjadi anggota kabinet akan melaksanakan tugasnya secara penuh waktu dan dibebaskan dari tugas-tugas di partai. Itu jadi komitmen kami untuk Pak Jokowi," katanya.

5. Sekjen NasDem: Bahaya

Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate mengingatkan berbahaya bagi sistem demokrasi bila semua partai masuk dalam kabinet.

Alasannya menurut Johnny G Plate akan terjadi oligarki kekuasaan.

Pernyataan Johhny G Plate tersebut menyinggung adanya wacana bergabungnya partai-partai pengusung Prabowo-Sandi masuk ke dalam koalisi pemerintah.

"Bahayanya kalau semuanya berada di dalam kabinet, maka itu bisa terjadi oligarki kekuasaan kabinet dan itu tidak baik untuk kabinet itu sendiri dan untuk negara untuk masyarakat," ujar Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Karena itu menurutnya, sudah sangat ideal bagi partai yang mengusung Pemenang Pilpres, masuk ke dalam kabinet, dan yang kalah berada di luar kabinet.

"Menjadi pemenang dari bagian dari kabinet adalah tugas yang mulia dan terhormat yang menjadi oposisi yang konstruktif juga adalah tugas yang mulia dan terhormat sama," katanya.

Apalagi menurut Johhny G Plate terdapat perbedaan pandangan dalam cara membangun bangsa dan negara dari kedua kubu dalam Pemilu Presiden.

Sehingga sangat sulit bila nantinya berada dalam satu pemerintahan.

"Visi dan misi itu berbeda secara diametral, rekam jejak, rekam digital nya itu masih tertera dengan jelas masyarakat mengetahuinya semua mengingat bagaimana para juru bicara yang selalu menghiasi ruang publik dengan semburan semburan post-truth dengan kritik dengan fitnah bahkan yang begitu tajam bagaimana kabinet nanti," katanya.

Baca: Hendropriyono Berharap Jokowi Bentuk Kabinet Zaken

6. Tiga menteri diprediksi terlempar

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memprediksi tiga nama menteri yang selama ini terseret dalam pusaran kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi (KPK) tidak akan diperpanjang untuk periode kedua.

Adapun tiga menteri yang terseret kasus di KPK yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Menpora sebelumnya menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sementara itu, Mendag pernah diperiksa KPK terkait kasus gratifikasi politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Kemudian, Menteri Agama juga sudah dipanggil KPK terkait jual beli jabatan di Kemenag yang menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy.

"Menteri-menteri yang akan diselesaikan pak Jokowi kan Menteri-menteri yang sedang terseret kasus di KPK. Yakni pak Enggar, Pak Lukman dan Pak Imam Nahrawi. Mungkin itu yang akan diselesaikan pertama dulu sama pak Jokowi," kata pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Jumat (12/7/2019).

Menurut dia, mengahapus nama tiga menteri tersebut penting bagi Jokowi untuk menjaga citra dirinya yang sudah dibangunnya di awal pemerintahan pada 2014 lalu.

Ketika menyusun kabinetnya saat itu, Jokowi meminta masukan dari KPK mengenai rekam jejak calon Menterinya.

"Nah ini kalau yang berurusan dengan KPK tidak diberesin, maka citra tidak bisa dimainkan lagi nanti di periode kedua," jelas Hendri Satrio.

Selain itu dia menilai juga partai politik akan melakukan pergantian kadernya yang akan duduk di Kabinet Kerja II.

"Beberapa partai politik juga akan mengganti kadernya. Ya gantian saja sebetulnya siapa yang keluar, siapa yang masuk. Misalnya PDIP sudah menyiapkan Budiman Sudjatmiko, Adian untuk masuk," jelasnya.

Selain itu kata dia, Jokowi ingin ada warisan (legacy) yang bisa dinikmati masyarakat dan generasi mendatang pada periode kedua pemerintahannya.

Karena itu Menteri-menteri yang tidak bisa memberikan legacy, kemungkinan tidak akan dipertahankan Jokowi.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Srihandriatmo Malau, Fransiskus Adhiyuda, Reza Deni, Taufik Ismail)