Presiden Joko Widodo memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016). Sidang kabinet paripurna membahas hasil kunjungan kerja presiden ke Tiongkok dan Laos serta evaluasi kebijakan ekonomi. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dalam rapat kabinet paripurna hari ini, Jokowi membahas mengenai kinerja ekonomi Indonesia dan memaparkan data ekspor dan impor Indonesia per Mei 2019.
"Kita perlu melihat betul angka-angka yg telah didapat oleh BPS. Ini hati-hati yang berkaitan misalnya dgn ekspor dan impor," kata Jokowi.
Dikutip dari Biro Pers Istana Kepresidenan, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk mencermati data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam data BPS tersebut disebutkan nilai ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan.
BeritaRekomendasi
Ekspor Indonesia selama Januari-Mei 2019 secara year on year turun 8,6 persen. Sementara untuk impor, selama periode Januari-Mei 2019 juga turun 9,2 persen secara year on year. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia sampai Mei 2019 mengalami defisit sebesar USD2,14 miliar.
Menteri BUMN Rini Soemarno di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (8/7/2019) (Tribunnews.com/Theresia Felisiani)
Lantas apa yang bakal dikerjakan Rini selanjutnya? Rini mengaku bakal kerja keras lagi sehingga tidak mengecewakan.
"Ya kita harus lebih keras, mengingat impor kita turun. Tapi lebih turun lagi ekspor kita. Jadi kita harus lebih banyak, kerja keras, kerja lagi," tambah Rini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (31/5/2019). Jonan diperiksa sebagai saksi terhadap dua perkara yakni kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka Sofyan Basir dan sebagai saksi kasus suap proyek perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara generasi 3 di Kalteng dengan tersanngka Samin Tan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
"Hati-hati di migas pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini," kata Jokowi.
Menurutnya, ekspor Indonesia pada Januari 2019 sampai 2019 secara tahun ke tahun (year on year) mengalami penurunan 8,6 persen dengan nilai 68,46 miliar dolar AS.
"Impor Januari-Mei 2019, juga turun 9,2 persen. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari - Mei ada defisit 2,14 miliar dolar AS," ucap Jokowi.
Diketahui, nilai ekspor Indonesia Januari-Mei 2019 mencapai 68,46 miliar dolar AS atau turun 8,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Demikian juga ekspor non migas mencapai 63,12 miliar atau turun 7,33 persen.
Khusus impor migas pada Mei 2019 mencapai 2,09 miliar atau turun 6,41 persen dibandingkan April 2019. Demikian pula jika dibandingkan Mei 2018, turun 26,89 persen.
Menteri LHK Siti Nurbaya
Jokowi juga menyampaikan tegurannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Mengutip Kompas,com, Jokowi menyoroti investasi yang masih terhambat karena permasalahan perizinan di lapangan, yang menjadi kewenangan Kemen LHK.
"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai petrochemical yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," kata dia.
Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar tidak terbelit dengan rutinitas.
Namun, ia berpesan agar seluruh kementerian dan lembaga berani melihat masalah dan tantangan yang real di lapangan.
"Saya kira kerja yang terintegrasi, kerja tim antar kementerian ini yang harus didahulukan," sambungnya.
Menteri ATR Sofyan Djalil
Masih soal izin terkait investasi, Jokowi juga menyinggung kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil dalam rapat kabinet paripurna.
Awalnya, Jokowi mengingatkan seluruh menteri yang hadir dalam rapat tersebut untuk mempermudah proses perizinan agar para investor berbodong-bondong menanamkan investasinya.
"Mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor, tutup mata, berikan izin secepat-cepatnya. Tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Jokowi.
Jokowi juga menceritakan pengalamannya melakukan kunjungan kerja ke Manado, Sulawesi Utara pada pekan lalu.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil menjelaskan harapan bahwa semua tanah akan bersertifikat tahun depan, di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Harapan di tahun 2019 semua tanah sudah memiliki sertifikat dan tidak ada lagi yang terkena permasalahan sengketa lahan, semua data tanah ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang indonesia, dan semua orang bisa akses. TRIBUNNEWS/ABRAHAMDAVID (TRIBUN/ABRAHAM DAVID)
Menurut Jokowi, banyak pengusaha yang sudah berbondong-bondong mengurus perizinan untuk mendirikan hotel disana.
Sebab, wisatawan baik lokal dan mancanegara terus berdatangan untuk menikmati keindahan kota Manado.
Namun, perizinan ini terhambat di Kementerian ATR/BPN.
"Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," kata dia.
