TRIBUNNEWS.COM - Isu calon menteri Kabinet Kerja Jilid II terus berkembang pascapenetapan Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin sebagai Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi dan Maruf Amin masih memiliki waktu sekira 3 bulan untuk merencanakan penyusunan kembali kabinetnya sebelum dilantik pada Oktober 2019 mendatang.

Baca: BREAKING NEWS - Puluhan TKA di Proyek Pelabuhan Kijing Diduga Ilegal, Tukang Masak dari China

Beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah mengajukan jatah kursi untuk menempatkan kader-kadernya sebagai menteri ke Jokowi.

Selain itu, usulan agar Jokowi memilih menteri-menterinya dari golongan muda terus digelorakan.

Sementara, sejumlah pengamat juga memberi catatan untuk kabinet Jokowi-Maruf nanti. 

Berikut rangkumannya, Jumat (12/7/2019): 

1. Prediksi Nama-nama Menteri yang Terlempar

Sejumlah menteri dalam kabinet Jokowi-Jk diperkirakan tak lagi mengisi kabinet Jokowi-Maruf Amin. 

Dikutip dari Kompas.com yang mengutip dari JakartaPost, prediksi ini didasarkan atas teguran Jokowi kepada sejumlah menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Senin (8/7/2019).

Baca: Atas Survei Pakar dan Public Opinion Makers, Menteri Milenial Dinanti, Kader NU Memberi Solusi

Teguran Jokowi itu disampaikan secara terbuka. 

Empat menteri yang ditegur Jokowi yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Selain mendapat teguran, tiga menteri yakni Darmin, Rini dan Jonan diketahui berusia lanjut, berbeda dari keinginan Jokowi yang menginginkan menteri berusia muda. 

Diketahui, tahun ini Darmin berusia 70 tahun, Rini 61 tahun dan Jonan 56 tahun.

Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyatakan, teguran Jokowi adalah sinyal bahwa keempat menteri yang disebutkan akan kehilangan pekerjaan mereka.

“Beberapa presiden sebelumnya sejak era Soeharto melakukannya. Para menteri yang mendapat teguran biasanya akhirnya tidak bergabung dengan kabinet berikutnya," kata Masinton, sebagaimana dikutip Jakarta Post sebagaimana dikutip Kompas.com. 

Baca: Sandiaga Uno Bikin Video Bottle Cap Challenge Jenaka, Tantang Menteri Susi dan PM Kanada

Jokowi-Maruf juga diperkitakan tidak akan memakai lagi menteri-menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi. 

Menteri yang terindikasi tersangkut kasus korupsi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari PKB, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Lukman juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kemenag Jawa Timur.

Begitu juga dengan Enggar yang beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum terpenuhi.

3. Megawati Beri Tanggapan soal Wacana Menteri Muda

Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai wacana Menteri Muda Jokowi?

Menurut Megawati, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda.

Namun, puteri Presiden pertama Indonesia itu pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.

Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.

Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.

"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).

Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.

Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.

Baca: Menteri Yohana Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.

Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.

"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."

"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.

"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-Undangan nggak hapal," tambahnya.

Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.

Jokowi segera umumkan susunan kabinet

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Di sisa tiga bulan waktu sebelum pelantikan, ternyata Presiden Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri hingga menyusun komposisi menteri untuk di kabinetnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut akan secepatnya mengumumkan kabinet barunya itu ke publik.

"Sudah (menyusun kabinet), secepatnya (diumumkan)," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Bicara soal komposisi menteri, Jokowi mengatakan komposisi kabibet berasal dari kalangan partai dan profesional dengan pembagian 40-60 atau 50-50.

Baca: Masuk Penjara Lagi, Ridho Rhoma Tak Jadi Diantar Sang Ayah

Baca: Bocorkan Susunan Kabinet, Jokowi: Banyak Menteri Lama Bertahan

"Kira-kira 40-60 atau 50-50, nanti dilihat saja," singkatnya.

Sebelumnya, Jokowi bersuara soal susunan kabinet hingga komposisi menteri untuk periode 2019-2024.

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi.

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Jokowi terpilih kembali menjadi presiden bersama Ma'ruf Amin didukung PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI hingga PBB.

Sejumlah partai terang-terangan sudah menuntut jatah kursi menteri di Kabinet Kerja jilid II pada Presiden Jokowi. Jokowi sendiri menanggapi santai hal tersebut.

Banyak menteri yang bertahan

Dia pun tidak menampik sudah menyusun kabinet yang terdiri dari komposisi kalangan partai dan profesional.

"Sudah, sudah ada (susunan kabinet)," ucap Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (12/7/2019).

Ketika ditanya apakah menteri yang ada saat ini banyak yang kembali dipakai atau dipertahankan sebagai pembantunya di kabinet, Jokowi menjawab banyak, hanya saja dia enggan membocorkan siapa menteri-menteri yang bakal kembali ikut mengisi kabiner kerja jilid II.

"Banyak (menteri yang bertahan)," singkatnya.

Baca: Jenguk Putrinya di Polda Metro Jaya, Ibunda Rey Utami Menangis, Hanya Bisa Bertemu 30 Menit

Baca: Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Liburan ke Singapura Sebelum Masuk Sekolah, Intip Foto-foto Keseruannya

Baca: Akhir Pekan, Jokowi Bersama Maruf Akan Paparkan Visi Dihadapan Masyarakat

Presiden terpilih ini juga tidak mempermasalahkan sejumlah partai‎ pendukungnya yang meminta kursi menteri.

Diketahui parpol yang secara terang-terangan meminta jatah menteri yakni PKB, NasDem, hingga PPP.

(Tribunnews.com/Daryono/Theresia Felisiani) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari/Ambaranie Nadia Kemala Movanita/Christoforus Ristianto)/