Ia juga enggan berkomentar saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini membahas rekonsiliasi.

"Mengenai ini, saya harus hati-hati. Karena saya termasuk sangat dekat dengan Mas Prabowo. Jadi, sebelum saya memberikan komentar apapun nanti, saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi dan lain-lain," lanjut Amien.

Petinggi PAN Kirim Sinyal Berbeda

Sinyal berbeda justru disampaikan petinggi PAN, Bara Hasibuan. Bertolak belakang dengan Amien, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut justru menyatakan partainya itu siap untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengungkapkan partainya bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah.

Yakni dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pimpinan di parlemen.

"Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," ungkap Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia menambahkan, keberadaan koalisi Prabowo - Sandi sudah berakhir.

Posisi PAN saat ini tidak berada dalam kubu mana pun.

Ia mengatakan mayoritas kader di tingkat provinsi menginginkan PAN untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.

"Ada yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis sebagai positioning PAN lima tahun ke depan," terangnya.

Ia mengakui, jika nantinya PAN bergabung, maka akan memerlukan komitmen baru karena PAN berada di kubu Prabowo-Sandi.

Ia menyebut, hal tersebut bisa dibicarakan dan menurutnya, meski Jokowi menang, partai koalisinya tak bisa mengambil seluruh 'jatah'.

"Kami mengerti kebutuhan sekarang ini pak Jokowi sebagai pemenang dan partai koalisinya mempunyai sikap mereka tidak bisa winner take all bahwa dengan tantangan dan polalirasi yang sangat tajam ini perlu membangun pemerintahan yang inclusive government," pungkas Bara.