Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum tersangka pendana rencana makar Habil Marati, menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo terkait proses penegakan hukum terhadap tersangka kasus makar.

Menurut dia, setelah pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dapat saja Jokowi mengambil langkah memberikan amnesti dan abolisi terhadap mereka yang diduga terlibat makar ini.

"Saya tidak mau berandai-andai dalam urusan ini, karena itu merupakan kewenangan presiden yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun," ujar Yusril, dalam keterangannya, Senin (15/7/2019).

Menurut pakar hukum tata negara itu, kasus yang menjerat Habil Marat kini sedang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi yang dia terima, penyidik Polda Metro Jaya berencana akan melimpahkan perkara ke Kejati DKI Jakarta sebagaimana pelimpahan perkara Kivlan Zen yang juga menjadi tersangka makar.

Baca: Akses Jadi Kendala Utama BNPB Tembus Lokasi Terdampak Gempa di Halmahera

Baca: Detik-detik Pencuri Celana Dalam Tertangkap Basah oleh Warga, Ini Selanjutnya yang Terjadi

Baca: Apresiasi untuk Jusuf Kalla, Pewarta Foto di Makassar Pamerkan 77 Foto JK

Namun, dia mengaku, belum dapat memastikan apakah cukup bukti atau tidak untuk melimpahkan kasus Habil ke pengadilan nantinya.

"Versi Habil dan versi penyidik tentu beda. Sebagai tersangka Habil tentu menganggap dirinya tidak bersalah. Dia mengaku tidak tahu dana yang diberikannya dimaksudkan untuk membeli senjata," kata Yusril

Sementara, Yusril menilai, penyidik setelah memeriksa saksi-saksi bisa saja mengatakan sebaliknya dari pengakuan Habil. Dalam kasus makar, mereka yang disangka melakukan tidaklah sendirian melainkan bersama-sama. Penyidik juga tentu akan melakukan cross-check dengan tersangka yang lain.

“Sebagai advokat sementara ini saya berada di tengah. Saya ingin melihat persoalan Habil ini secara obyektif. Kalau cukup bukti, apa langkah selanjutnya. Demikian juga jika sebaliknya. Yang paling penting bagi saya penegakan hukum berjalan secara fair, jujur dan adil,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu menambahkan apa yang disangkakan kepada Habil, adalah kejahatan yang terkait dengan politik dan keamanan negara pasca pengumuman KPU tentang hasil Pilpres 21 Mei 2019 yang lalu.

Sementara sekarang ini, dia menambahkan, setelah pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo minggu lalu, suasana politik mulai cair dan tensi politik mulai turun.

"Andaikata kasus Habil, Kivlan Zein, Sunarko dan yang lain dinilai Penyidik ternyata cukup bukti untuk dilimpahkan, proses peradilan tentu akan berjalan terus. Apapun keputusan Penyidik Polri dalam menegakkan hukum harus kita hormati," tambahnya.

Sebelumnya, Habil ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan memberikan uang Rp 150 juta untuk membeli senjata kepada tersangka lain, yaitu Kivlan Zen.

Senjata itu diduga akan digunakan untuk membunuh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan; Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan; Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere; dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.

Habil juga diduga penyandang dana aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 21-22 Mei 2019.

Isi surat Prabowo

Simak isi surat Prabowo Subianto yang dikirim untuk Amien Rais sebelum bertemu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). 

Namun, Amien baru menerima surat itu setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo pada Sabtu (13/7/2019) kemarin. 

Pada Sabtu (13/7/2019) lalu, Amien mengaku dirinya dikirimi sepucuk surat oleh Prabowo.

"Saya diberi tahu ajudan, itu Pak Prabowo mengirimkan surat amplop tertutup sepertinya agak tebal."

"Suratnya ada di Gandaria, sementara ajudan saya ada di Pondok Bambu," ujar Amien Rais, Sabtu, seperti dilansir Kompas.com.

Amien pun baru sempat membacakan surat kiriman Prabowo Subianto pada Senin (15/7/2019) pagi tadi di hadapan awak media.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Amien mengungkapkan dirinya langsung membaca surat dari Prabowo setibanya dari Yogyakarta.

"Jadi saya tadi datang dari Yogya, kemudian langsung baca surat di meja saya dari Pak Prabowo. Surat itu tertanggal 12 Juli," kata Amien.

Baca: Amien Rais: Demokrasi Tanpa Oposisi, Bodong

Berdasarkan apa yang dibaca Amien Rais, isi surat Prabowo menyebutkan soal pertemuannya dengan Jokowi.

"Isinya 'Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya, akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya Pak Amien, kepentingan lebih besar, yaitu keutuhan bangsa, NKRI dan lain-lain. Itu lebih saya pentingkan'," tutur Amien.

Tak hanya itu, dalam suratnya, Prabowo menyebutkan ia akan menemui Amien Rais setelah bertemu Jokowi.

Lebih lanjut, Amien mengatakan dirinya enggan mengomentari pertemuan antara Prabowo dan Jokowi.

Juga soal wacana rekonsiliasi antara seluruh peserta Pemilu 2019.

Amien Rais baru akan memberikan komentarnya jika sudah bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto.

"Nah, sekarang saya belum ketemu dengan Pak Prabowo."

"Jadi Singkatnya begini, saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi."

"Tapi yang jelas, saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu (Prabowo)," jelasnya.

Mengutip dari Kompas.com, Amien sempat mempertanyakan sikap Prabowo Subianto yang disebutnya tidak meminta izin untuk bertemu Joko Widodo.

"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" ujar Amien di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu.

Prabowo dan Jokowi sama-sama setuju tak ada lagi cebong dan kampret

Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu usai Pilpres 2019.

Pertemuan pertama kali antara Jokowi dan Prabowo ini terjadi pada Sabtu (13/7/2019) pagi di Stasiun MRT, Senayan, Jakarta.

Pada pertemuan pagi ini, Jokowi dan Prabowo terlihat mencoba MRT bersama.

Baca: Amien Rais: Saya Mbahnya Setuju 1000 Persen Rekonsiliasi, Tapi . . .

Jokowi mengungkapkan pertemuan sudah direncanakan sejak lama, namun harus tertunda lantaran ia dan Prabowo sama-sama sibuk.

Dalam pertemuan pada Sabtu lalu, Prabowo Subianto menyetujui untuk mengakhiri perpecahan politik dalam masyarakat yang sering diistilahkan cebong dan kampret.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan semua masyarakat sekarang di bawah Merah-Putih.

"Sudahlah, enggak ada lagi cebong-cebong. Enggak ada lagi kampret-kampret," kata Prabowo saat konferensi pers bersama Joko Widodo di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019), seperti dilansir Kompas.com.

"Semuanya sekarang merah-putih," tegasnya.

Selesai menyatakan hal tersebut, Jokowi dan Prabowo saling berpelukan.

Pernyataan Prabowo tersebut serupa dengan apa yang disampaikan Joko Widodo sebelumnya.

Jokowi mengatakan kini tidak ada lagi 01 dan 02.

Baca: Arief Poyuono Dorong Gerindra Gabung Pemerintahan Jokowi-Maruf : Amien Rais Tidak Bisa Mencegah

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga menyinggung istilah cebong dan kampret.

"Tidak ada lagi yang namanya cebong. Tidak ada lagi yang namanya kampret," ujar Jokowi.

"Yang ada adalah Garuda Pancasila," tambahnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Wijaya Kusuma)