Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Harus Tegas Tindak Pungli, Korupsi, dan Jual Beli Kursi di Sekolah
Menurut Ubaid, kasus-kasus dunia pendidikan perlu diinvestigasi lengkap dan menindak adil oknumnya, agar visi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dala
Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan menyoroti visi Indonesia Jokowi yang disampaikan pada Minggu malam kemarin (14/7/2019).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menuturkan, Presiden terpilih 2019-2024 itu harus tegas menangani sejumlah masalah di dunia pendidikan di Indonesia antara lain korupsi dana pendidikan, pungli, maupun jual beli kursi sekolah.
Hal itu disampaikan Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Korupsi pendidikan, pungli, jual beli kursi, selalu mewarnai dunia pendidikan kita di Indonesia, karena itu sesuai visi presiden yang tadi malam disampaikan, presiden harus tegas," ungkap dia.
Menurut Ubaid, kasus-kasus dunia pendidikan perlu diinvestigasi lengkap dan menindak adil oknumnya, agar visi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam revolusi mental tercapai.
Baca: Polisi Larang Demo di Depan Rumah Prabowo
"Oknum-oknum itu menjadi racun di dunia pendidikan dan sekolah adalah tempat di mana penunjukan karakter revolusi mental," kata Ubaid.
Sebelumnya, pendamping Maaruf Amin dalam pilpres 2019 itu menyampaikan sejumlab poin dalam pidato visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, tadi malam.
Baca: Ponsel Vivo S1 akan Lahir 16 Juli 2019, Seperti Apa Spesifikasi dan Harga Smartphone, Ini Ulasannya
Dalam poin kedua pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu, disampaikan, visi agar kualitas pendidikan ditingkatkan, di mana Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.